Jokowi Minta Izin untuk Investor Mengelola Bahan Mentah Dipermudah
Dengan mempermudah izin bagi investor, Jokowi meyakini ini akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta kepala daerah serta dinas terkait memudahkan perizinan kepada investor yang ingin membangun industri pengelolaan bahan mentah di daerahnya masing-masing.
Dengan mempermudah izin bagi investor, Jokowi meyakini ini akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, langkah mengangkat pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan dua hal, meningkatkan nilai investasi dan ekspor.
"Saya minta yang namanya PTSP, bupati, wali kota gubernur, kalau ada investor yang berkaitan industri apapun, tutup mata, beri izin," tegas Jokowi dalam sambutan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2019, di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3/2019).
Baca: Rencana Jokowi Ciptakan Program Penitipan Anak Mendapat Sambutan Positif
Jokowi menjelaskan pemerintah daerah tidak perlu bertele-tele dalam memberikan izin kepada investor yang ingin membangun industri pengelolaan bahan mentah, seperti karet, kelapa sawit, hingga batu bara.
Mempermuda yang dimaksud Jokowi bukan berati membiarkan investor tersebut mendirikan usahanya tanpa melalui prosedur yang berlaku. Ini sema-mata demi mendongkrak ekspor dan nilai investasi dipermudah.
"Terpenting bukan soal tutup mata, namun dikawal. Kelemahan kita ada di sini (kawal). Kalau ada investor yang ingin mendirikan industri petrokimia, tutup mata sudah. Pastikan izin sehari selesai. Gubernur, bupati harus berani. Jangan sampai mereka menunggu berhari-hari udah enggak musim sekerang. Izin itu hitungan jam sekarang," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi tidak ingin karena izin yang berbelit para investor malah berpaling ke negara lain, seperti Vietnam.Jokowi menyebut Vietnam salah satu negara yang atraktif memudahkan para investor, seperti menggratiskan penggunaan lahan.
Jokowi meminta para kepala daerah berani menggratiskan lahan kepada para investor asalkan berorientasi pada ekspor atau substitusi impor.(*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.