Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemberian uang suap sebesar Rp 240 juta kepada anggota DPRD Kalimantan Tengah dilakukan agar DPRD tidak melakukan pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Selain itu, suap diberikan untuk meluruskan pemberitaan di media massa terkait pemberitaan PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP).

Hal itu diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK pada saat membacakan surat dakwaan terhadap empat anggota DPRD Kalimantan Tengah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Baca: Bawaslu: Biasanya Pelaku Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Tidak Terlalu Jelas Indentitasnya

Mengacu pada surat dakwaan, permintaan uang dari terdakwa I Borak Milton, selaku Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah disampaikan Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy kepada Edy Saputra Suradja dan Feredy.

"Dengan maksud agar Komisi B tidak melakukan pengawasan melalui RDP dan meluruskan berita di media massa terkait pemberitaan PT BAP melakukan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, tidak memiliki HGU dan temuan tidak memilik Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH) serta belum pernah ada plasma," kata Ikhsan Fernandi Z, selaku JPU pada KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Baca: Perbaikan Jalan Raya Puspitek Ditargetkan Rampung Malam Ini

Seharusnya, Komisi B DPRD Kalteng mempunyai tugas antara lain melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanan pembangunan, pemerintahan, dan pemasyarakatan sesuai bidang Komisi B, yaitu Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam diantaranya meliputi sektor Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Alam.

Semula, dalam rapat paripurna DPRD Kalteng pada September 2018, anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan memberikan laporan mengenai tujuh perusahaan sawit yang diduga melakukan pencemaran di Danau Seruyan, salah satu diantaranya PT BAP.

Pada 27 September 2018, Teguh Dudy Syamsuri Zaldi menyampaikan PT BAP tidak melakukan pencemaran limbah dan terkait HGU sedang dilakukan pengajuan izin.

Ini disampaikan di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jakarta Pusat.

Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara PT BAP dengan pihak Komisi B DPRD Kalteng, dimana Komisi B akan melakukan peninjauan langsung ke lahan perkebunan PT BAP di Kabupaten Seruyan.

Baca: Khasiat Garam Bagi Kesehatan Bisa Atasi Jerawat Sampai Hilangkan Bakteri Mulut

"Selesai pertemuan, terdakwa II, Punding Ladewiq, selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng dan anggota Komisi B DPRD Kalteng yang hadir menerima masing-masing uang Rp 1 Juta dari Teguh Duddy dan Tirra Anastasia (staf administrasi PT Smart,-red)" kata dia.

Upaya permintaan meluruskan berita tentant PT BAP di media massa serta tidak dilakukan RDP dilakukan di ruang Komisi B Kantor DPRD Kalteng, ada 17 Oktober 2018.
Permintaan itu disampaikan Teguh Dudy.

"Terdakwa I menyampaikan akan meluruskan pemberitaan di media massa dan mengupayakan tidak dilakukan RDP. Sat itu, terdakwa II menyampaikan untuk memenuhi keinginan Teguh Dudy tersebut ada harga yang harus dipenuhi sebesar Rp 300 juta," kata JPU pada KPK.

Pada akhirnya, disepakati jatah untuk masing-masing anggota Komisi B sebesar Rp 20 juta dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang sehingga tota mencapai Rp 240 juta.