TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan program KIP Kuliah bukan merupakan 'suatu pencitraan' pemerintah.

Ia mengatakan bahwa program yang merupakan kelanjutan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu memang telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2017 lalu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menggelar acara Coffee Morning bersama awak media di kantornya, Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2019).

"KIP (kuliah) itu bukan karena pencitraan, sebenarnya udah lama saya sampaikan pada beliau, pada bapak presiden (Jokowi) pada tahun 2017 saya sampaikan jaringan satu bagaimana tentunya KIP itu," ujar Nasir.

Namun karena program KIP kuliah masih belum bisa direalisasikan tahun ini, maka ia fokus pada program pendidikan lainnya yakni 'Bidik Misi'.

Terkait anggaran yang diperuntukkan untuk KIP Kuliah agar bisa berlangsung seperti Bidik Misi, tahun ini Kemenristekdikti berencana mengajukan skema kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi KIP yang didapat sangat rendah, akhirnya tetap yg saya pertahankan adalah Bidik Misi, bagaimana KIP seperti Bidik Misi, nah nanti skema itulah kami ajukan kepada Menteri Keuangan tahun ini," jelas Nasir.

Baca: Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ketum PPP Romahurmuziy Miliki Harta Rp 11 Miliar

Ia kemudian menambahkan, nanti dari skema itulah bisa ditentukan besaran nominal beasiswa yang diperoleh dari program KIP Kuliah.

Nasir belum bisa memastikan apakah nanti jumlah yang diterima akan seperti program Bidik Misi atau Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Namun jika seperti PPA, maka para penerima KIP kuliah akan memperoleh Rp 4,8 juta untuk satu tahun.

"Apakah KIP nanti diterima seperti Bidik Misi, atau seperti (beasiswa) PPA, kalau PPA satu semester dapatnya Rp 2,4 juta, jadi satu tahun 4,8 juta," kata Nasir.