TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Demikian menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menjadi prestasi Jokowi dalam berperan aktif Indonesia dalam pergaulan internasional.

Capaian membanggakan ini juga akan menjadi modal penting bagi Calon Presiden nomor urut 01 itu ketika menghadapi debat keempat melawan Prabowo Subianto, pada Sabtu (30/3/2010).

"Hal ini sebagai bukti, Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Kamis (28/3/2019).

Indonesia juga imbuh anggota DPR RI ini, selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi.

Dalam pemerintahan Jokowi, dia menegaskan, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

"Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Baca: Live Streaming dan Cara Nonton Debat Keempat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di HP, Sabtu (30/3)

Masih di bidang perdamaian, kata dia, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO).

Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3545.
Selain itu lanjut dia, Indonesia aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif.

Pesan moral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar ini, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam," paparnya.

Politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Hasilnya antara lain 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi.

Selain juga 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.