TKN: Dalam Pemerintahan Jokowi, Isu Palestina Jadi Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia
Capaian membanggakan ini juga akan menjadi modal penting bagi Calon Presiden nomor urut 01 itu ketika menghadapi debat keempat melawan Prabowo.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
"Pun lebih dari Rp 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.
Situasi ekonomi global saat ini juga imbuh dia, mengalami banyak tekanan, perubahan dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi.
Perang Dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lainnya. Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia.
Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain, memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.
Juga diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri.
Serta diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus mendorong adanya kerjasama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.
Bagi Indonesia, dua Samudera, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre.
"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik,” tegasnya.
Kebijakan ini juga akan terus diperkuat Jokowi untuk lima tahun ke depan.
Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional, maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia.
Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.
"Kami akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia," ucapnya.
Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, lebih lanjut ia memastikan, Jokowi-Ma'ruf Amin akan memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.
Dia menyebutkan juga, Jokowi-Ma'ruf Amin akan melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.