TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.

Demikian menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menjadi prestasi Jokowi dalam berperan aktif Indonesia dalam pergaulan internasional.

Capaian membanggakan ini juga akan menjadi modal penting bagi Calon Presiden nomor urut 01 itu ketika menghadapi debat keempat melawan Prabowo Subianto, pada Sabtu (30/3/2010).

"Hal ini sebagai bukti, Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Kamis (28/3/2019).

Indonesia juga imbuh anggota DPR RI ini, selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi.

Dalam pemerintahan Jokowi, dia menegaskan, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.

"Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Baca: Live Streaming dan Cara Nonton Debat Keempat Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo di HP, Sabtu (30/3)

Masih di bidang perdamaian, kata dia, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO).

Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3545.
Selain itu lanjut dia, Indonesia aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif.

Pesan moral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.

"Presiden Jokowi mengatakan bahwa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar ini, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam," paparnya.

Politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Hasilnya antara lain 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi.

Selain juga 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.

"Pun lebih dari Rp 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.

Situasi ekonomi global saat ini juga imbuh dia, mengalami banyak tekanan, perubahan dan tantangan. Kecenderungan proteksionisme terjadi dan pelemahan sistem perdagangan multilateral dan WTO juga terjadi.

Perang Dagang antara kekuatan ekonomi besar dunia jelas akan berpengaruh terhadap ekonomi lainnya. Kondisi inilah yang harus disikapi dalam diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi ekonomi Indonesia.

Beberapa hal utama yang dilakukan prioritas ketiga politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi ekonomi, antara lain, memperkuat kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar baru dan memperkuat infrastruktur kerja sama ekonomi secara bilateral guna meningkatkan daya saing produk Indonesia melalui negosiasi baru.

Juga diplomasi ekonomi diarahkan untuk membantu ekspansi penjualan produk industri strategis Indonesia dan mendorong berbagai investasi dan proyek infrastruktur Indonesia di luar negeri.
Serta diplomasi ekonomi Indonesia juga diarahkan untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang terus menjadi target kampanye hitam di beberapa negara.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus mendorong adanya kerjasama maritim. Diplomasi maritim Indonesia terus bekerja untuk memperkuat Arsitektur di kawasan Dua Samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Bagi Indonesia, dua Samudera, Pasifik dan Hindia adalah Single Geo-Strategic Theatre.

"Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kita harus sama-sama pastikan agar Samudera Hindia dan Pasifik tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah dan supremasi maritim. Dalam konteks itulah, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama “Indo-Pasifik,” tegasnya.

Kebijakan ini juga akan terus diperkuat Jokowi untuk lima tahun ke depan.

Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional, maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia.

Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.

"Kami akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia," ucapnya.

Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, lebih lanjut ia memastikan, Jokowi-Ma'ruf Amin akan memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.

Dia menyebutkan juga, Jokowi-Ma'ruf Amin akan melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

"Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia," jelasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pemilihan Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019).

Debat bakal mempertemukan kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Tema yang diusung dalam debat keempat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.

Saat ini, KPU masih terus mempersiapkan pelaksanaan debat yang akan digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. (*)