TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Menpora yang juga Ketua Relawan Pengawal Pemilu Adhiyaksa Dault meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus 17,5 juta data pemilih yang diduga invalid.

Menurutnya jumlah tersebut cukup signifikan mempengaruhi hasil Pemilu 2019.

"Ini masih ada 15 hari, saya kira lebih baik hapus saja yang invalid dan double, jadi pemilu ini demokratis," katanya dalam diskusi masalah DPT di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa, (2/4/2019).

Menurutnya pembenahan masalah DPT menjadi sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan demokratis.

Apabila KPU kesulitan membenahi 17,5 juta DPT yang invalid menurut adiyaksa sebaiknya dihapus saja.

"Kami minta ini dihapus saja. 17,5 juta itu dihapuskan saja kalau memang KPU tidak bisa merubah atau memperbaiki DPT itu. Ini bagaimana coba, KPU Kaltara saja baru dibentuk akhir Maret tadi. Kami maunya Pemilu itu berkualitas," katanya.

Baca: AHY Mengaku Pernah Ditawari Jabatan Menteri Oleh Prabowo

Tidak hanya itu, Adiyakasa juga meminta kepada KPU untuk memperkuat sistem pengamanan IT nya menjelang pemungutan suara. Sehingga sistem IT tidak mudah diretas yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap hasil Pemilu.

"Karena kalau dibiarkan sistem IT nya longgar, berpotensi menjadi masalah besar," pungkasnya.