Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rahayu Saraswati menyakini kebutuhan air bersih di seluruh wilayah DKI Jakarta akan terpenuhi pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Politikus Partai Gerindra ini mendorong fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta untuk mengawal komitmen pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut.

"Kedepan, jangan lagi kita melihat warga DKI beli air, ini Ibukota, dan anggaran kita banyak. Saya yakin pak Anies bisa memenuhi target 100 persen warga DKI mendapatkan air bersih," ujar keponakan Prabowo Subianto ini.

Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM) sebelumnya mengatakan 40 persen warga DKI Jakarta belum mendapatkan akses air bersih.

Baca: Jadi Raja Terkaya di Dunia, Sultan Brunei Punya Istana Emas sampai Kandang Kuda Bermesin Pendingin

Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat adalah daerah yang saat ini sangat membutuhkan air bersih perpipaan.

Saraswati mengakui kerap mendapatkan keluhan air bersih saat beberapa kali melakukan kunjungan di dua wilayah itu

Ia mengatakan warga terpaksa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli air dari penjual keliling.

Gubernur Anies Baswedan juga pernah mengungkapkan hal yang sama.

Ada warganya yang harus mengeluarkan uang Rp20 ribu setiap hari untuk membeli air bersih.

"Perlu komitmen yang kuat dari legislatif untuk mendorong anggaran pemenuhan air bersih di APBD DKI, salah satunya pipanisasi. Ini soal kemanusiaan, bukan politis," kata caleg dapil DKI 3 ini.

Pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 1,2 triliun bagi PAM Jaya untuk membangun pipanisasi ditolak DPRD DKI.

Saraswati mengakui cukup heran dengan hal itu.

Namun Ia memaklumi jika pengajuan anggaran itu ditolak karena minoritasnya parpol pendukung Anies Baswedan di legislatif DKI Jakarta.

"Saya meminta bantuan rakyat DKI Jakarta untuk memenuhi DPRD DKI dengan politisi dari partai pendukung Anies Baswedan. Sehingga kebijakan pro rakyat seperti pemenuhan air bersih tidak dihambat," katanya.

Saraswati juga mendukung langkah Anies Baswedan dalam menyelesaikan permasalahan swastanisasi air.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan hasil head of agreement (HoA) atau induk perjanjian yang menjadi langkah awal untuk menghentikan swastanisasi atau privatisasi air di Jakarta akan diumumkan Senin (8/4/2019) mendatang.

"Saya menyakini apapun keputusan pak Anies nanti telah melewati kajian yang matang dan memprioritaskan masyarakat. Terpenting buat saya keputusan itu mampu mendorong pemenuhan air bersih di seluruh DKI Jakarta dalam 5 tahun ini," kata Saraswati.