Kasus Romahurmuziy, Sekjen DPR Mangkir Lagi dari Pemeriksaan KPK
KPK memanggil Indra sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019.
KPK memanggil Indra sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
"Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran saksi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).
Sebelumnya, KPK pada Kamis (4/4) juga telah memanggil Indra. Namun, saat itu yang bersangkutan berhalangan hadir.
Baca: Bantul Kembangkan Parangtritis jadi Wisata Surfing, Ini Langkah untuk Memikat Wisatawan
"Pemeriksaan dijadwalkan ulang minggu depan," kata Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/4).
Febri menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Indra dibutuhkan terkait posisi Romahurmuziy di DPR.
Selain Romy--sapaan Romahurmuziy, KPK juga menetapkan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim) Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan di Kemenag.
Dalam kasus ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag.
Haris saat itu mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sedangkan Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.
Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya.
KPK saat itu menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.
Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menag Lukman Hakim Saefuddin. Pasalnya, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.
KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
Haris Hasanuddin selanjutnya dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019.
Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy.
Haris dan Muafaq diduga memberikan 'pelicin' kepada Romy terkait seleksi jabatan tersebut.