TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah kabar bahwa website resmi mereka diretas.

Dugaan itu berawal pada situs KPU yang sempat down atau stuck karena tidak bisa di akses oleh publik dalam beberapa waktu.

Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan hal itu terjadi karena tingginya masyarakat mengakses situs KPU dalam satu waktu.

Sebab tercatat, ada 150 ribu viewers mengakses situs KPU hingga hari ini.

Meski sudah diluruskan, bukan berarti situs resmi KPU jauh dari ancaman.

Viryan Azis mengungkap, beberapa kali server KPU memang diserang oleh para hacker.

Baca: Kerja Keras Siang dan Malam, Komisioner KPU Terpaksa Tidur di Kantor

Namun sejauh ini serangan-serangan itu masih bisa diatasi oleh tim teknis KPU.

"Memang ada upaya untuk menyerang situs atau server KPU namun sampai sekarang bisa ditangani oleh tim teknis kami," kata Viryan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019) malam.

Ia mengungkap, server KPU paling sering mendapat serangan lewat tiga jenis serangan, antara lain DDos, Deface, dan SQL Injection.

Jenis serangan "DDoS" sendiri mengandung pengertian, membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. DDoS adalah teknik serangan favorit para hacker.

Selain itu, ada pula "deface". Yakni teknik mengganti atau menyisipkan file pada server, yang dilakukan karena ada lubang di sistem sekuriti sebuah aplikasi.

Baca: Daftar Situs yang Diretas Hacker Cilik Asal Indonesia, Ada Situs KPU Juga Ternyata

Tujuannya merubah tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki si defacer.

Selanjutnya adalah jenis serangan "SQL Injection".

Serangan ini adalah jenis aksi hacking pada keamanan komputer di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem, dengan memanfaatkan celah keamanan.

Terhadap dampak yang ditimbulkan dari serangan para hacker tadi, Viryan enggan mengomentarinya.

Yang mau ia tekankan adalah, situs KPU hingga kini masih bisa melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait Pemilu.

"Hal semacam itu terjadi namun alhamdulillah sampai hari ini bisa kita pastikan server dan web KPU masih bisa diakses oleh publik dan melayani kebutuhan masyarakat terkait informasi Pemilu," katanya.

"Parah atau tidak, poinnya adalah server dan situs KPU masih bisa melayani," imbuh dia.