Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan implementasi pemindahan ibu kota negara tentu memerhatikan banyak aspek.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
, Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Jokowi menjawab keinginan lama yang telah ada sejak era Presiden Soekarno.
Baca: Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi: Hati Saya Panas Sama Abang
Apalagi jika melihat beban Jakarta yang semakin berat ketika memegang dua fungsi yakni sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
"Sebuah keinginan lama melihat crowdetnya Jakarta sebagai ibu kota. Karena memegang dua fungsi yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta. Banjir pun begitu," ujar Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Senin (29/4/2019).
Baca: Gadis Asal Sumedang Nyaris Jadi Korban Rudapaksa Hingga Dibuang ke Jurang: Begini Penuturan Ayahnya
Menurut Baidowi, keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam.
Termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," papar Baidowi.
Baca: Kasus Suami Bunuh Istri di Bekasi: Penemuan Mayat, Dibayangi Wajah Korban, dan Kronologi Kejadian
Jangan pula di ibu kota yang baru, imbuh dia, macet, banjir, dan kriminalitas, menjadi masalah baru.
Meskipun demikian ia yakin pemindahan ibu kota akan berhasil seperti negara-negara lain di dunia.
"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.
Tiga alternatif
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.
Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem dari kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.
"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun. Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).
Baca: Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa
Oleh sebab itu, Bambang mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota.
