Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan implementasi pemindahan ibu kota negara tentu memerhatikan banyak aspek.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.
"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," paparnya.
Baca: Ibu Kota Dipindahkan, Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner
Alternatif kedua, kata Bambang, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta dengan raidus kira-kira 50 kilo meter sampai 70 km.
Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden jangan hanya bicara mengenai Jakarta tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.
"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," ujar Bambang.
Sementara pilihan ketiga yaitu, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia dan Presiden menyetujuinya.
"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih tehnis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang.
