Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua KPU Arief Budiman Mempertanyakan Soal 1.500 Laporan Data Kecurangan yang Diungkap Sandiaga

Ketua KPU RI, Arief Budiman mempertanyakan soal 1.500 laporan data kecurangan yang disinggung cawapres Sandiaga Uno lewat informasi dari BPN

Editor: Sugiyarto
zoom-in Ketua KPU Arief Budiman Mempertanyakan Soal 1.500 Laporan Data Kecurangan yang Diungkap Sandiaga
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ketua KPU RI Arief Budiman bersama Ketua Bawaslu RI Abhan dan Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat meninjau ruang pemantauan data dan informasi Situng di gedung KPU RI, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPU RI, Arief Budiman mempertanyakan soal 1.500 laporan data kecurangan yang disinggung cawapres Sandiaga Uno lewat informasi dari BPN dan juga Seknas Prabowo-Sandi.

Arief Budiman melihat kesalahan entry data terjadi di Situng, dan item di dalam Situng jumlahnya sangat banyak.




"Kalau dari surat suara, data pemilih, hasil perolehan suara, itu kesalahannya di mana? Nah, kalau terjadi kesalahan input itu di Situng. Kalau koreksi itu bisa dilakukan ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan silakan saja nanti peserta pemilu," kata Arief Budiman di kantornya, Senin (29/4/2019).

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Soal Pemindahan Ibu Kota Negara ke Luar Pulau Jawa

Lebih lanjut, Arief Budiman menyebut kesalahan input tak hanya terjadi di Pilpres, tapi juga dalam Pileg.

"Maka itu, ruang untuk adanya koreksi itu sangat mungkin dilakukan dalam rekap di jenjang berikutnya," lanjutnya.

Situng, kembali dikatakan Arief, tidak menjadi bahan untuk penetapan pada 22 Mei 2019 nanti.

BERITA TERKAIT

"Ini menjadi alat bantu memberikan informasi dengan cepat, bagian dari penyediaan informasi yang terbuka dan transparan kepada publik," katanya.

Baca: Tanggapi Putusan MA Tentang Perkara Kartel Harga Skutik, AHM: Kami Hormati Putusan Mahkamah Agung

Seperti diketahui, lewat informasi yang didengar dari BPN Prabowo-Sandi dan juga Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, cawapres Sandiaga Uno mendukung soal adanya pembentukan tim pencari fakta pemilu yang independen untuk menelusuri adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi.

Hal tersebut berdasarkan pada temuan yang soal adanya laporan yang jumlahnya ribuan dari BPN dan juga Seknas Prabowo-Sandi.

Baca: Presiden Joko Widodo Putuskan Ibu Kota Pindah ke Luar Pulau Jawa

"Jadi BPN-Seknas sudah membuka dan tadi saya dengar 1.500 lebih dilaporkan. Kalau sudah ribuan itu bukan kasus per kasus, tapi sudah secara sistem. Ini perlu ditanggapi cepat oleh penyelenggara pemilu," kata Sandi di Seknas, Minggu (28/4/2019).

Minta Bawaslu proses cepat

Juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma, meminta Bawaslu memproses dugaan kecurangan di Pemilu 2019.

Menurut dia, pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti dugaan kecurangan itu mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, provinsi, hingga nasional.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas