Dihadapan Pimpinan Lembaga Negara, Jokowi Tegaskan Pemerintah Serius Pindahkan Ibu Kota

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengundang pimpinan lembaga negara untuk buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," ucap Jokowi sebagai kata pengantar sebelum berbuka puasa bersama.

Baca: Geledah 6 Lokasi Terkait Suap Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Ini Barang Bukti yang Disita KPK

Tahapan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah dilakukan kajian oleh Bappenas terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Namun, lokasi pastinya belum dapat diumumkan saat ini.

Jokowi menjelaskan alasan ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta, di mana penduduk di Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen dan pulau Sumatera, Kalimantan serta lainnya baru di posisi 6 hingga 21 persen.

Kemudian, terkait faktor lingkungan di Jakarta berada di lingkungan cincin api dan kerap dilanda banjir.

Selain itu, mulai terbatasnya ketersediaan air bersih untuk ke depannya.

Baca: Pemerintah Kurangi Ketergantungan Industri Ekstraktif dengan Mendorong Inovasi Teknologi Manufaktur

"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujarnya.

Jokowi mengaku telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

"Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," tuturnya.

Adapun pimpinan negara yang hadir di antaranya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Baca: Dirut PLN Nonaktif Sofyan Basir Ucapkan Selamat Ramadan Usai Jalani Pemeriksaan di KPK