Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Kabinet yang Tidak Bisa Jalankan Amanat dan Kewibaan Presiden, Layak Direshuflle Jokowi

Jika anggota kabinet saat ini tidak bisa menjalankan amanat Presiden, termasuk menjaga kewibawaan, Jokowi bisa ambil keputusan mengganti jajarannya

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengamat: Kabinet yang Tidak Bisa Jalankan Amanat dan Kewibaan Presiden, Layak Direshuflle Jokowi
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Presiden Jokowi 

Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.

Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi di komplek Istana Bogor, Kamis (16/11/2017).
Staf Khusus Presiden, Johan Budi

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

Baca: Kasus Jual Beli Jabatan, Menteri Agama Lukman Saifuddin Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.

Empat Menteri Gagal ke Senayan

Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.

Berita Rekomendasi

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meninjau Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan yang terletak di Jalan Gatot Subroto KM 7,8 kota Medan, Sumatera Utara, Jum'at (15/3/2019).
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri 

Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan bahwa partainya kemungkinan tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi kota Depok dan Bekasi.

Hal itu diketahui berdasarkan hitungan sementara Komisi Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dan kota.

"Saya belum tahu posisi terakhir, tapi sepertinya PPP tidak dapat kursi di dapil kota Bekasi, kota Depok," kata Arsul seperti dikutip Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman Syukri juga membenarkan, tiga menteri dari partainya terancam tak lolos ke Senayan.

Penghitungan suara sementara ini menunjukkan suara Hanif Dhakiri (Dapil Jabar VI), Imam Nahrawi (Dapil DKI 1) dan Eko Putro Sandjojo (Dapil Bengkulu) masih belum memungkinkan untuk membawa mereka menjadi wakil rakyat.

“Berdasarkan hitungan dari KPU mereka tidak lolos. Tapi itu sementara dan masih ada peluang,” kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas