Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 32.000 personel gabungan TNI-Polri akan dikerahkan dan mengamankan KPU, Bawaslu dan sejumlah obyek vital nasional lainnya. 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan itu akan dilakukan sejak 2 hari sebelum tanggal 22 Mei 2019, dimana KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

"Aparat kepolisian bersama TNI sedang mempersiapkan kurang lebih 32 ribu personel dalam rangka untuk melakukan pengamanan sebelum pelaksanaan tanggal 22," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

"Artinya tanggal 20 sudah siap semua, fokus dan sasaran pengamanan yaitu KPU Bawaslu, dan obyek-obyek vital nasional lainnya," imbuhnya. 

Baca: Cerita Cinta Prada DP dan Vera Oktaria Sebelum Pembunuhan Sadis Terjadi

Baca: Final Liga Europa - Dimainkan Klub Inggris tetapi Bernuansa Italia

Baca: Siap-siap! Mulai Tahun 2020 WhatsApp Menghentikan Dukungan Mereka untuk Jenis Ponsel Ini

Baca: Inilah Hadiah Mewah dari Orang Tua Mantan Pacar Deepika Padukone

Ia menjelaskan bahwa skema pengamanan yang diterapkan akan dibagi ke dalam 4 ring. 

Ring 1, kata dia, adalah kantor KPU itu sendiri. Dimana ruang itu akan digunakan KPU menyampaikan hasil secara terbuka dan diliput oleh seluruh media, dan bisa disaksikan oleh seluruh saksi.

Menurutnya akan ada pengamanan ketat dan area di ring 1 haruslah clear, sehingga tidak mengganggu proses penyampaian yang akan disampaikan oleh KPU. 

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut ring 2 mencakup sekitar gedung KPU, ring 3 halaman gedung KPU, dan ring 4 jalanan atau wilayah di luar pagar gedung KPU. 

"Kemudian ring 2 itu sekitar gedung, masih dalam gedung itu juga, masih dalam pengamanan secara ketat. Semua yang akan masuk harus betul-betul diverifikasi dengan safety door, diperiksa manual dengan metal detector. Itu penting, sesuai SOP," kata dia.

Tak hanya melakukan pengamanan secara fisik, Polri juga bekerja sama dengan Kemenkominfo dan BSSN menggencarkan patroli siber di media sosial.

Jenderal bintang satu itu mengatakan patroli siber dilakukan dalam rangka mengantisipasi serta memitigasi akun-akun yang menyebarkan konten hoaks atau konten berisi provokasi. 

"Kita terus akan melakukan kerjasama, Kemenkominfo terus akan melakukan takedown dan pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan konten-konten tentang berita hoax dan yang bisa membahayakan kesatuan bangsa," pungkasnya.