TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak mempertanyakan inkonsistensi kubu Prabowo-Sandi yang menolak hasil Pilpres namun menerima hasil Pileg.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan pihaknya menolak hasil Pilpres karena kecurangannya masif, kental dengan konflik kepentingan, dan dugaan adanya aparat yang tidak netral.

"Kalau Pilpres kan cuma ada dua kandidat. kepentingannya juga lebih terkonsolidasi. Terutama kekuasaan, conflic of interest juga besar, presiden yang tidak cuti bisa juga menggunakan fasilitas negara," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (17/5/2019).

Sementara itu Pileg tidak seperti Pilpres. Namun kata Fadli, bukan berarti tidak ada kecurangan di Pileg. Kecurangan di Pileg formatnya berbeda dengan Pilpres.

"Saya kira kalau kecurangan baik di pilpres maupun pileg itu ada. pasti. tapi kita lihat di Pileg itu beda front nya dengan Pilpres. Karena di Pileg itu bahkan diantara partai koalisi pun berkompetisi," katanya.

Fadli membantah pihaknya menolak hasil Pilpres tapi menerima hasil Pileg karena tingginya suara yang diperoleh Partai Gerindra.

Menurutnya penolakan tersebut murni karena kecurangan di Pilpres sangat masif.

Baca: Pihak Dokter Ani Hasibuan Bantah Ramaikan Tagar #Saveanihasibuan di Media Sosial

"Saya rasa engga dong. Enggak. karena beda. Kalau di dapilnya engga ada pileg bagaimana? Dan saya rasa tuntutan kepaa Pilpres menolak ini bukan tuntutan final. Kan belum. Menolak kecurangan, artinya kita masih ingin lawan kecurangan itu," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan kenapa ada pihak yang menolak hasil Pilpres 2019 namun di sisi lain mereka menerima hasil Pileg 2019.

Hal itu disampaikan Mendagri menanggapi adanya pihak yang tidak mempercayai mekanisme hukum dalam menolak hasil Pilpres 2019.

“Kita ini melakukan Pemilu serentak lho, kenapa ada yang tak terima hasil Pilpres tapi terima hasil Pileg padahal orangnya sama, petugas pemungutan suaranya sama, pengawas sama, saksi sama, semua sama, kenapa harus dibedakan begitu,” terangnya ditemui di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Tjahjo menegaskan jika ada pihak yang mengaku ingin menegakkan demokrasi maka tahapan Pemilu 2019 harus diikuti semua secara taat.

“Karena sejak awal semua sudah sepakat, tim sukses sepakat, partai politik sepakat, dan KPU RI sama sekali tidak menyimpang dari undang-undang saat menjalankan tugas,” tegasnya.

Baca: BPN Siap Adu Data C1 dengan TKN

Mendagri mengatakan opini apapun yang dibentuk di media massa, masyarakat perlu mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berjalan sukses.

“Apapun kata orang, secara prinsip Pemilu serentak 2019 berjalan sukses, kucinya pada keamanan dan ketertiban sehingga tingkat partisipasi mencapai 80 persen lebih,” pungkasnya.