Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat, (17/5/2019).

Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut yakni Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis, Sekjen FUI Al-Khaththath, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara dan lainnya.

Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respon adanya ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana Pemerintahan. Fasilitas negara itu sudah dipisahkan. Yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," katanya.

Menurutnya gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Baca: Merry Asisten Raffi Ahmad Bongkar Fakta Soal Gajinya yang Disebut Capai Rp 20 Juta

Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan Pemilu melainkan juga kejahatan sistemik.

Adapun tindakan konkrit dari gerakan Kedaulatan Rakyat yakni aksi unjukrasa secara damai.

"Gerakan itu diperlukan untuk menjadi perhatian bagi mereka kalau pun tidak akan dikatakan presure supaya mereka memperhatikan bahwa mereka selama ini terbukti oleh rakyat, bukan oleh lembaga yang mengadil karena mereka sudah tidak bisa diharapkan," katanya.

Aksi unjuk rasa gerakan ini menurut Marwan akan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019.

Pihaknya menargetkan 7 juta massa yang akan ikut aksi unjukrasa.

"Dan selama ini kita sudah buktikan dengan 7 juta orang di aksi 212 atau 14 juta di ulang tahun 212 , tidak ada masalah. Kita akan melakukan itu," katanya.