TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pemerintah sebelumnya sudah mengidentifikasi ada kelompok yang memanfaatkan situasi dan membuat kacau saat rekapitulasi penghitungan Pemilu 2019 di KPU.

Kelompok pertama yakni para teroris yang bakal beraksi di 22 Mei, namun sudah lebih dulu diamankan oleh Densus 88 Mabes Polri.

Kelompok kedua ialah ‎upaya penyelundupan senjata yang berhasil diendus oleh Intelijen.

Atas aksi ini, ada dua orang yang ditangkap.

Mereka yakni Purnawirawan TNI berpangkat Mayjen berinisial S yang juga mantan Danjen Kopasus serta seorang oknum berstatus militer aktif berpangkat Praka inisial BP.

Baca: Polisi Tegaskan Pihaknya Tak Dibekali Peluru Tajam, Sebut Ada Pihak Ketiga dalam Aksi 22 Mei

Baca: Mata Kena Gas Air Mata, Demonstran Ini Menangis Teriak Panggil Mama-mama

Baca: Cerita di Balik Penangkapan Eks Danjen Kopassus: Sepak Terjang Mayjen (Purn) Soenarko

Kini keduanya sedang menjalani proses hukum oleh penyidik Mabes Polri dan POM TNI atas dugaan penyelundupan senjata terkait aksi 22 Mei menyikapi rekapitulasi KPU dalam Pilpres 2019.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di kantornya, Senin (20/5/2019) lalu sudah menyatakan motif penyelundupan senjata, terindikasi untuk menciptakan isu adanya penambak jitu (sniper).‎

Teranyar tiga orang berhasil ‎diamankan berikut dua senjata laras panjang dan amunisinya sebagai barang bukti.

"Sebagai kelanjutan dari penangkapan senjata laras panjang yang pernah saya sampaikan. Saat ini juga telah ditangkap tiga orang sebagai aktornya," ujar Moeldoko, Rabu (22/5/2019) di kantornya.

Tiga orang yang diamankan itu yakni ‎Asumardi yang bertugas mencari senjata, Helmy Kurniawan sebagai penjual senjata dan terakhir Irwansyah sebagai eksekutor.

"‎Eksekutor kepada siapa? Saya kira semua sudah tahu, pada pejabat yang sudah disiapkan sebagai sasaran. Ini saya sampaikan kepada publik agar publik paham tentang perkembangan situasi yang saya sampaikan. Agar tidak ada praduga," imbuhnya.

"Apa yang saya sampaikan sejak awal, telah terbukti bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu di luar kelompok teroris, dompleng pada situasi ini," tambah Moeldoko.

Terakhir Moeldoko berpesan agar‎ masyarakat Indonesia paham dan tidak melibatkan diri dalam kerumunan massa.

Karena memang sejak jauh-jauh hari pemerintah sudah melihat ada upaya sistematis untuk membawa suasana ini menjadi tidak baik.