Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Suap di Kementerian PU

Hakim Vonis 3 Tahun Penjara Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

Tiga terdakwa yang dijatuhi vonis, yaitu Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo dan Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundar

Hakim Vonis 3 Tahun Penjara Penyuap Pejabat Kementerian PUPR
net
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara denda Rp 100 juta dan subsider dua bulan kurungan kepada tiga terdakwa kasus korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) strategis.

Tiga terdakwa yang dijatuhi vonis, yaitu Direktur Keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo dan Bagian Keuangan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Lily Sundarsih W. Kemudian Direktur Utama PT TSP-Project Manajer PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Irene Irma dan PT WKE-Project Manager PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.

Majelis hakim menyatakan Lily Sundarsih, Irene Irma, dan Yuliana Enganita Dibyo terbukti menyuap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Direktur PT WKE, Budi Suharto.

"Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing tiga tahun penjara dan membayar denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana dua bulan," ujar Ketua Majelis Hakim, Rosmina, saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (23/5/2019).

Direktur PT WKE, Budi Suharto, sudah dijatuhi hukuman yang sama dengan ketiga pelaku.

Baca: Ambulans Berlogo Gerindra yang Bawa Batu Ternyata Menunggak Pajak

Namun, perkara Budi disidangkan dalam berkas perkara terpisah, meski keempatnya didakwa bersama-sama.

Pada saat membacakan pertimbangan, majelis hakim menilai perbuatan ketiga terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbuatan mereka yang memberikan suap kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare sebesar Rp1,350 miliar dan USD5 ribu dinilai tak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Setelah membacakan putusan itu, para terdakwa menyatakan menerima vonis majelis hakim sehingga tak akan mengajukan upaya hukum banding.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas