TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan capres-cawapres No urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin telah memenangkan Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Meski rival pasangan tersebut yaitu pasangan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih melawan, namun Jokowi yang juga presiden petahana telah bersiap-siap membenahi kabinetnya.

Untuk pertama kalinya sejak Pilpres 17 April lalu, Jokowi bicara soal kabinet.

Ia bicara soal kabinet yang segera dibentuk dan lembaga yang bakal 'dilikuidasi'.

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih orang-orang yang berani melakukan eksekusi program atau kebijakan secara tepat dan cepat dalam pemerintahan ke depan.

"Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting," ujar Jokowi seusai buka puasa bersama dengan HIPMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Baca: Nur Khamid Berbunga, Istrinya yang Bule Cantik Asal Inggris Mau Pulang

Baca: Istrinya yang Bule Cantik Itu Tak Kunjung Pulang dan Tutup IGnya, Ini Pembelaan Nur Khamid

Selain itu memiliki jiwa eksekusi, Jokowi juga menginginkan para menterinya nanti mampu melakukan manajerial secara baik karena nantinya mengelola ekonomi makro maupun daerah.

"Mampu manage dari setiap masalah, problem, persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar. Ya kalau yang lain-lain memiliki integritas, kapabilitas, saya kira itu," paparnya.

Likuidasi

Selain kriteria calon menteri, Jokowi juga menyatakan bakal melikuidasi lembaga-lembaga yang sudah tidak relevan dan tidak memberi kontribusi lagi.

Hal tersebut akan dilakukan Jokowi untuk periode selanjutnya bersama cawapres Ma'ruf Amin, jika nantinya telah sah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Ke depan akan lebih banyak lembaga yang memang kita tidak permukaan akan dihapus dan ditiadakan," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, dalam lima tahun pemerintahannya sejak 2014 bersama wapres Jusuf Kalla, telah melakukan reformasi birokrasi dan reformasi struktural untuk menciptakan penyederhaan perizinan di Indonesia.

Ia menilai saat itu, banyak lembaga yang tumpang tindih dan akhirnya tidak menciptakan sebuah kelembagaan yang efisien.