Apalagi, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup mumpuni untuk menghadapi karut marut perdagangan global itu. Modal dasar itu bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional.

Syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum dan terjaganya stabilitas politik. Patut untuk dicatat, saat perang tarif AS-Cina telah diimplementasi, Indonesia masih harus menyelesaikan sengketa Pilpres 2019.

Sengketa Pilpres-nya sendiri adalah soal biasa. Tapi cara mengekspresikan sengketa, sebagaimana yang terjadi pada 21-22 Mei 2019, dirasakan terlalu ekstrim karena berpotensi merusak stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Itu membuat suasana tidak kondusif, karena membuat masyarakat takut beraktivitas atau pergi ke kantor. Di kemudian hari, peristiwa serupa tak boleh berulang, karena masyarakat Indonesia harus fokus menyikapi tantangan riel di depan mata.

Indonesia sangat potensial menarik investasi asing. Pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah juga dapat merangsang investor lokal untuk berbisnis.

Motor pertumbuhan lainnya adalah konsumsi masyarakat yang akan diupayakan tetap tinggi oleh pemerintah.

Kepercayaan dan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi itu setidaknya telah diumumkan oleh tiga lembaga pemeringkat internasional, yakni Standard and Poor's atau S&P Global Rating, Fitch Ratings dan Moody’s.

Pada akhir Mei 2019 misalnya, S&P Global Rating menaikkan peringkat kredit utang jangka panjang Indonesia atau sovereign credit rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan outlook atau prospek stabil. S&P juga menaikkan peringkat utang Indonesia jangka pendek menjadi A-2 dari A-3.

Kenaikan peringkat ini mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan dinamika kebijakan yang mendukung.

Dengan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi), kecenderungan itu diharapkan berlanjut. Terlebih karena baik Moodys serta Fitch Ratings juga memberikan investment grade yang sama dengan S&P Global Rating.

Didukung stabilitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, kenaikan peringkat itu menambah kekuatan pemerintah untuk mendorong lebih banyak realisasi investasi, baik domestik maupun asing.

Para menteri ekonomi diharapkan tetap fokus pada pekerjaan di bidangnya masing-masing.

Perubahan formasi menteri sebagai konsekuesi pembentukan kabinet baru pasca penetapan hasil Mahkamah Konstitusi 28 Juni 2019 mendatang ataupun pasca pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, diharapkan tidak mengurangi semangat para menteri anggota Kabinet Kerja. (*)