Kivlan Zen Minta Perlindungan, Ini 3 Sosok Purnawirawan yang Terjerat Kerusuhan Aksi 22 Mei
Kivlan Zen meminta perlindungan. Inilah tiga sosok Purnawirawan yang terjerat kasus kerusuhan 22 Mei
Penulis: Sri Juliati
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Kivlan Zen meminta perlindungan. Inilah tiga sosok Purnawirawan yang terjerat kasus kerusuhan 22 Mei
TRIBUNNEWS.COM - Kasus rusuh 22 Mei menjerat sejumlah purnawirawan baik Polisi maupun TNI.
Setidaknya ada tiga purnawirawan yang terjerat kasus kerusuhan Aksi 22 Mei dan ketiganya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terbaru, satu di antara purnawirawan itu, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein meminta perlindungan hukum kepada sejumlah pejabat negara dan pimpinan institusi TNI.
Baca: Polisi Sebut Para Tersangka Kasus Perusakan Mobil Brimob pada 21-22 Mei Massa Bayaran
Baca: Respons Polri Sikapi Pernyataan Kontras Soal Pembatasan Akses Terhadap Tersangka Kerusuhan 22 Mei
Berikut tiga purnawirawan TNI dan polisi yang terseret dalam kasus kerusuhan Aksi 22 Mei, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
1. Kivlan Zen
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein menjadi purnawirawan pertama yang terseret dalam kerusuhan Aksi 22 Mei.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu telah mendekam di tahanan setelah disangka terlibat sejumlah perbuatan melawan hukum.
Di antaranya mulai dari menyebarkan berita bohong atau hoaks, makar, dan kepemilikan senjata api ilegal.
Terbaru, Kivlan Zen jadi tersangka upaya pembunuhan seperti yang dirilis Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Kemenko-Polhukam di Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Baca: Dalami Hoaks Kasus Kivlan Zen Direkayasa, Direktorat Siber Kejar Kreator Hoaks-nya
Baca: Istana Tak Akan Intervensi Kasus Kivlan Zen
Kivlan bersama enam orang lainnya disangka melakukan permufakatan jahat berupa merencanakan pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.
Keempat nama tersebut adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
Kemudian, ada satu pimpinan lembaga survei, tak lain Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Dalam video pengakuan yang dirilis polisi, purnawirawan jenderal bintang dua itu terus disebut sebagai sosok yang memberi perintah.
