Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan mengambil sikap tegas apabila ada anggotanya atau personel yang terpapar paham radikalisme.

Hal ini diungkapkannya terkait pernyataan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebut tiga persen anggota TNI terpapar paham radikalisme.

Dedi mengatakan Korps Bhayangkara memiliki regulasi internal yang jelas terkait hal tersebut dan harus dipatuhi oleh semua personelnya tanpa pandang bulu.

Baca: Jelang Kongres, PDI Perjuangan DIY Masih Menginginkan Megawati Soekarnoputri Jadi Ketua Umum

Baca: 27 Personel Polri Ikuti Tes Jadi Penyidik KPK

"Sudah arahan dan sudah ada ketentuan yang jelas. Seluruh anggota Polri harus tunduk, taat regulasi internal," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Bila terbukti ada yang melakukan pelanggaran, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut Polri akan menindak dengan memberi sanksi.

"Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka ada tindakan-tindakan lebih lanjut, baik tingkat polres, tingkat polda, maupun Mabes Polri," tegas Dedi.

Penjelasan Menhan

Kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai didapati terpapar paham radikalisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lalu mengaku prihatin terhadap dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.

Data Kementerian Pertahanan (Kemhan), sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam sambutan pada acara halalbihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini," kata Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.

Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.