Okky Asokawati Soroti Penolakan KB dan Praktik Pernikahan Dini di Hari Keluarga Nasional
Anggota Komisi IX DPR dua periode ini mencatat terdapat kelompok masyarakat yang menolak KB dengan menggunakan isu keagamaan sebagai basis penolakan
Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2019 pada Sabtu (29/6 2019) ini masih menyisakan persoalan serius seperti terdapat penolakan program Keluarga Berencana dan praktik pernikahan dini.
Politisi Partai NasDem Okky Asokawati menyebutkan peringatan Harganas XXVI tahun 2019 ini masih menyisakan persoalan krusial di antaranya penolakan terhadap Keluarga Berencana (KB).
"Program KB harus semakin diintensifkan di masyarakat untuk pengendalian jumlah penduduk. Meskipun harus diakui ada resistensi di sebagian masyarakat kita," ujar Okky di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).
Anggota Komisi IX DPR dua periode ini mencatat terdapat kelompok masyarakat yang menolak KB dengan menggunakan isu keagamaan sebagai basis penolakannya.
"Ada sekelompok masyarakat yang menolak KB dengan menggunakan isu agama sebagai basis penolakannya. Kondisi ini juga terjadi saat menolak vaksin bagi anak-anak," urai Okky.
Mantan model senior ini mengatakan seharusnya instutusi keagamaan seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi mainstream lainnya lebih intensif memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Baca: Politikus NasDem: Pemerintah yang Kuat Tetap Harus Didampingi Oposisi yang Elegan
"Pemerintah harus menggandeng institusi keagamaan untuk menjelaskan urgensi KB termasuk vaksin dari persepsktif agama, agar masyarakat tenang dan tidak resah," tambah Okky.
Masalah lainnya yang terjadi di masyarakat soal KB, Okky menyebutkan pemahaman, pengetahuan serta akses soal KB juga menjadi penyebab tingginya ledakan penduduk.
"Kelompok marginal dari sisi ekonomi dan pendidikan menjadi kelompok yang tak tersentuh soal informasi, urgensi dan akses KB. Tak sedikit dari kelompok rentan ini justru memiliki banyak anak. Akibatnya, berbagai masalah muncul khususnya soal kualitas hidup," tambah Okky.
Selain persoalan KB, Okky juga mencatat praktik pernikahan dini juga menjadi hal krusial di masyarakat.
Menurut dia, fenomena pernikahan dini yang terjadi di sejumlah daerah harus direspons serius oleh pemerintah dengan lebih masif dalam melakukan edukasi kepada masyarakat dan remaja.
"Berbagai stakeholder harus bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat soal rentannya akibat pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak," tambah Okky.
Di bagian lain, Okky menyebutkan ada tren positif dengan meningkatnya Usia Harapa Hidup (UHH) masyarakat Indonesia dari tahun 2010 UHH di usia 69 tahun, namun di tahun 2018 UHH meningkat menjadi 71 tahun.
Baca: Ibu Hamil 9 Bulan Meninggal di RSUD Pangkep, Keluarga Berencana Tuntut Pihak RS
"Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan peningkatan pendidikkan, sanitasi, peningkatan gizi serta standart & pengetahuan hidup layak yang juga lebih baik," kata Okky.
Okky berharap di periode kedua Jokowi yang berkomitmen membangun SDM premium dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.
"Saya optimistis di periode kedua Pak Jokowi akan semakin mempertajam untuk peningkatan SDM unggul yang instrumen pentingnya dengan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia," kata Okky.