Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Tidak Perlu Partai Politik Pendukung Prabowo Berpindah ke Koalisi Jokowi

Pengamat politik, Leo Agustino berharap tidak ada partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengamat: Tidak Perlu Partai Politik Pendukung Prabowo Berpindah ke Koalisi Jokowi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). KPU resmi menetapkan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Leo Agustino berharap tidak ada partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Leo Agustino, komposisi antara partai politik Kolisi Indonesia Kerja (KIK) seimbang dengan Koalisi Prabowo-Sandiaga untuk tetap dilanjutkan ke Parlemen 2019-2024.

Artinya, Partai-partai dalam Koalisi Prabowo-Sandiaga mengambil posisi sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Baca: Pimpinan KPK Belum Ada Jadwal Bertemu Ombudsman Bahas Pelesiran Idrus Marham

Baca: Elite PKB: Jumlah Parpol yang Berada di Koalisi Jokowi Sudah Cukup, Tapi Ada Kebutuhan Rekonsiliasi

Baca: Hasil Seleksi Berkas Capim KPK Diumumkan 11 Juli 2019

"Sejak awal Saya berharap ada koalisi penyeimbang dalam pemerintahan yang akan datang. Kita berharap koalisi luar pemerintah dapat menjadi mekanisme checks and balances pasca Pemilu 2019," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Karena legislatif harus mampu menjadi penyambung lidah rakyat yang mungkin belum sehaluan atau sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Karena itu, agar tuntutan warga dapat direpresentasikan, maka perlu ada koalisi penyeimbang.

Berita Rekomendasi

"Dalam penilaian saya, sebaiknya sih tidak perlu karena komposisi sekarang sudah cukup ideal," katanya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019). (tribunnews.com/ Chaerul Umam)
Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas