Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Golkar: Pernyataan JK Soal Harmonisasi dalam Kabinet Perlu Dipertimbangkan

Ace Hasan Syadzily mengatakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pembentukan kabinet patut dipertimbangkan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Golkar: Pernyataan JK Soal Harmonisasi dalam Kabinet Perlu Dipertimbangkan
WARTA KOTA/henry lopulalan
PERTEMUAN WAPRES DENGAN KH MARUF AMIN----Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin (kiri) saat pertemuan di Kantor Wapres, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). Dalam pertemuan itu, Wapres Jusuf Kalla memberikan informasi mengenai tugas, fasilitas serta masalah-masalah yang harus diselesaikan sebagai Wakil Presiden kepada KH Ma'ruf Amin yang akan menjabat mulai 20 Oktober 2019 mendatang.--Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Koordinator Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pembentukan kabinet patut dipertimbangkan.

Sebelumnya Kalla mengatakan dalam pembentukan kabinet ke depan sebaiknya ada harmonisasi suku, wilayah, agama, dan politik.

Selain itu sebaiknya partai yang kursinya sedikit tidak mendapatkan jatah menteri lebih besar dari partai koalisi lainnya.

"Saya kira pernyataan Pak JK patut menjadi pertimbangan. Idealnya, alokasi kursi di kabinet tentu disesuaikan dengan kursi yang diperoleh masing-masing partai di DPR sesuai dengan azas proporsionalitas," kata Ace kepada wartawan Jumat (12/7/2019).

Baca: Jokowi Ngaku Sudah Kantongi Nama-nama Calon Menteri

Menurut Ace, pertimbangan aspek agama, kewilayahan dan etnis juga sangat penting menjadi varian dalam penentuan postur kabinet Jokowi-Kiai Ma’ruf.

"Selain itu, faktor kompetensi, integritas dan kepemimpinan juga penting untuk dikedepankan," katanya.

Partai Golkar kata Ace menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dalam menyusun kabinet.

Rekomendasi Untuk Anda

Presiden menurutnya memiliki hak preogratif memilih pembantunya menjalankan roda pemerintahan.

"Pak Jokowi sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini dalam meraih target pencapaian pemerintahan lima tahun ke depan," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas