"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Jokowi.

Tak hanya Jonan dan Rini, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil juga kena tegur di sidang kabinet.

Teguran ini berkaitan dengan investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan.

Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.

Baca: Golkar: Pernyataan JK Soal Harmonisasi dalam Kabinet Perlu Dipertimbangkan

"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung soal proses perizinan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, yang mana dianggapnya masih lamban.

"Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.

Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu. Menurut dia, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel di sana. Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post.

2. Terkait kasus korupsi

Selain masalah teguran, ada hal lain yang patut dipertimbangkan dalam menerka menteri yang berpeluang tipis untuk dipertahankan dalam kabinet. Diduga, ada beberapa anggota kabinet yang tersandung perkara korupsi.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.