Jokowi Bilang Tak Ada Lagi Istilah 'Cebong' dan 'Kampret', Prabowo Setuju
Hal itu ia tegaskan saat konferensi pers bersama Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02.
Hal itu ia tegaskan saat konferensi pers bersama Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).
"Tidak ada lagi yang namanya 01. Tidak ada lagi yang namanya 02," ujar Jokowi.
Mendengar hal tersebut, Prabowo yang berada di sampingnya langsung bertepuk tangan.
Demikian pula ketika Jokowi menyinggung keterbelahan di masyarakat yang diistilahkan sebagai 'cebong' dan 'kampret'.
"Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret," ujar Jokowi yang diikuti anggukkan kepala Prabowo.
"Yang ada adalah Garuda Pancasila," lanjut Jokowi.
Baca: Tawa Pecah Saat Jokowi dan Prabowo Bertemu di Stasiun MRT, Penumpang Histeris: We Love you Both !
Baca: Tawa Prabowo dan Jokowi di Atas Kereta MRT yang Melaju Kencang
Prabowo kembali bertepuk tangan. Pernyataan pers yang disampaikan Jokowi ini kemudian dilanjutkan dengan keterangan pers yang disampaikan Prabowo.
Prabowo juga mengatakan setuju tidak ada lagi istilah cebong dan kampret setelah Pilpres.
"Semuanya merah putih," ujar Prabowo.
Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto diawali pertemuan di Stasiun Lebak Bulus MRT, Sabtu (13/7/2019).
Mereka kompak mengenakan baju putih.
Kedatangan keduanya disambut riuh teriakan warga.
Prabowo tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, Jokowi tiba.
Keduanya lalu bersalaman.
Mereka kemudian masuk stasiun MRT dengan melakukan tapping bersama pada gate masuk stasiun.
Jokowi-Prabowo naik MRT bersama.
Di atas kereta, Prabowo dan Jokowi tampak berbincang serius.
Sesekali keduanya terlihat tersenyum dan tertawa.
Keduanya kemudian akan turun di Stasiun MRT Senayan untuk makan siang bersama di suatu pusat perbelanjaan di sekitar Senayan.
Sekitar pukul 09.50 WIB, Prabowo Subianto tiba di stasiun MRT Lebak Bulus.
Disusul beberapa menit kemudian oleh Jokowi.
Prabowo didampingi sejumlah elite Gerindra seperti Wakil Ketua Umum Gerindra Edhie Prabowo dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Pertemuan digelar di stasiun dan dilanjutkan makan siang di sebuah restoran di Senayan.
Pengamanan di stasiun MRT diperketat.
Meski demikian warga masih tetap bisa menggunakan MRT.
Sejumlah menteri Jokowi juga tampak hadir.
Seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Rekonsiliasi
Dalam beberapa pekan terakhir rekonsiliasi kedua kubu diwacanakan.
Rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai terhambat akibat elite politik yang berada di dua kubu masih menahan hal tersebut terjadi.
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes menilai, rekonsiliasi perlu serius didorong oleh kedua kubu.
"Salah satunya pertimbangan koalisi. Mungkin kalau terjadi rekonsiliasi dikhawatirkan akan terjadi akomodasi di pemerintahan, sehingga pemerintahan terlalu gemuk dan mungkin tidak ada kecocokan dari sisi karakter politik," kata Arya saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) lalu.
Arya mengatakan, faktor yang menentukan terjadinya rekonsiliasi adalah komitmen bersama, baik Jokowi dan Prabowo maupun para elite partai politik yang ada di sekitarnya.
Ia juga mengatakan, para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga seharusnya tidak memanfaatkan rekonsiliasi dengan meminta permintaan tertentu kepada Jokowi sebagai syarat rekonsiliasi.
"Dari sisi 02 tentu jangan juga mereka terlalu ya permintaannya terlalu tinggi. Misalnya, pemulangan Habib Rizieq, kan itu sebenarnya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi," ujar Arya.
Di sisi lain, Arya berpendapat, ada juga partai politik yang ingin mendorong rencana rekonsiliasi sebagai wadah untuk masuk ke koalisi pemerintahan.
Arya mengatakan, para elite harus memahami tujuan dari rekonsiliasi, yaitu komitmen bersama menyesuaikan perbedaan politik yang ada.
Dengan demikian, rekonsiliasi jangan dimaknai sebagai momentum bagi-bagi jatah menteri dan permintaan tertentu.
"Rekonsiliasi itu suatu hal kesungguhan komitmen bersama untuk menyesuaikan perbedaan politik yang mengarah pada perpecahan. Menurut saya itu, kalau akomodasi itu di luar," kata dia.
