Namun, belum ada pembicaraan soal substansi permasalahan yang menjadi duduk perkara keduanya berseteru.

Sebab, Yasonna harus buru-buru mengejar pesawat untuk terbang ke Batam.

Keduanya hanya bicara singkat untuk mengatur waktu bertemu di lain kesempatan.

"Ya beliau minta saya untuk diatur waktu. Karena saya mau ke Batam, saya bilang nanti diatur waktu lah," kata Yasonna sambil berjalan buru-buru ke arah mobil dinasnya.

Hal serupa disampaikan Arief.

Ia mengaku sempat meminta waktu Yasonna agar bisa mencari solusi terkait masalah aset dan perizinan yang membuat keduanya saling sindir.

"Saya tadi matur (suwun) Pak Menteri minta waktu. Tapi Pak Menteri buru-buru katanya mau ke Batam," kata dia.

5. Giliran Wali Kota Tangerang laporkan Kemenkumham

Konflik antara Menkumham vs Wali Kota Tangerang semakin memanas setelah Wali Kota Arief ganti melaporkan Kemenkumham ke Polres Metro Kota Tangerang, Selasa (16/7/2019) kemarin.

"Sudah kemarin sore (buat laporan polisi), saya dapat informasi (kalau saya dilaporkan ke polisi) setelah rapat."

"Ya sudah, saya perintahkan teman-teman untuk mengkaji itu," kata Arief di kantor Kompas.com di Palmerah Selatan, Jakarta, Rabu.

Arief mengatakan, pelaporan itu satu jalan untuk menyelesaikan masalah antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham melalui kepolisian.

"Kan mereka bilang biar kelihatan yang salah yang mana. Kalau emang saya benar nanti dia akan melakukan proses, kalau kami salah kita lihat nanti. Semoga ada hikmahnya," kata Arief.

6. Komentar Mahfud MD

Perselisihan antara Menteri Yasonna dan Wali Kota Arief tersebut membuat Mahfud MD ikut bicara.

Menurut Mahfud MD, permasalahan antara Menteri Yasonna dan Wali Kota Arief terkait administrasi pemerintahan.

Oleh karena, kenapa harus merepotkan polisi seakan masalah tersebut adalah pidana.

Pakar hukum tata negara ini menyarankan, masalah administrasi tersebut dapat diselesaikan secara internal lewat administratief beroep.

"Diberitakan, Kemenkum HAM berselisih, saling lapor ke polisi dgn Walkot Tangerang krn penggunaan lahan utk bangunan pelayanan publik."

"Ini, kan soal administrasi pemerintahan. Mengapa merepotkan polisi se-akan2 pidana? Hrs-nya ditempuh penyelesaian internal, administratiefberoep," tulis Mahfud MD.

Diketahui, dalam sistem Administratief Beroep, yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dalam bidang administrasi adalah instansi yang secara hirarki lebih tinggi atau instansi lain di luar instansi yang telah memberikan keputusan pertama.

Pada masa Hindia Belanda, Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sistem administratief beroep.

Cuitan Mahfud MD itu pun dikomentari netter lain yang berpendapat, pada masa sekarang, banyak pihak yang sedikit-sedikit lapor.

Komentar warganet itu dibalas Mahfud MD dengan menulis, bila tindak pidana memang harus dilaporkan polisi.

Namun, untuk perselisihan pejabat administrasi negara atau pemerintahan, maka bisa diselesaikan secara internal atau lewat administratief beroep.

"Kalau tindak pidana memang hrs dilaporkan ke polisi."

"Tp kalau perselisihan antar pejabat administrasi negara/pemerintahan maka penyelesaiannya internal atau administratiefberoep saja."

"Kalau soal pidana, apa2 lapor polisi memang biasa. Tp kalau soal administrasi pemerintahan: tdk," tulis Mahfud MD.

7. Mendagri sebut Wali Kota Tangerang tidak etis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo juga ikut bersuara terkait konflik antara Menkumham vs Wali Kota Tangerang.

Tjahjo menyebut, keputusan Wali Kota Tangerang memutus layanan masyarakat di kawasan lahan Kemenkumham, tidak etis .

Sebab, tindakan pemutusan aliran listrik dan air yang dilakukan Arief dapat merugikan masyarakat.

"Bukan karena saya sesama menteri ya. Kurang etis, kurang elok, kalau seorang kepala daerah itu melakukan langkah-langkah tanpa adanya koordinasi dulu."

"Minimal di pemerintah provinsi," ujar Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Apalagi melakukan tindakan, yang memangkas, memotong, merugikan masyarakat umum yang terkait dengan layanan publik," lanjut Tjahjo.

Ia pun meminta Gubernur Banten sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menengahi perseteruan tersebut.

"Kami menyerahkan kepada Pak Gubernur sebagai atasan langsung. Segera memanggil Wali Kota Tangerang untuk mengklarifikasi dengan baik," ujar Tjahjo.

Rencananya, Tjahjo akan memanggil Arief dan Gubernur Banten, Wahidin Halim, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (17/7/2019).

"Besok siang. Dan kami juga akan memanggil gubernur (Banten). Supaya ikut memberikan pembinaan," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pembahasan perselisihan tersebut cukup hanya dengan Arief dan Wahidin.

8. Gubernur Banten siap jadi penengah

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku siap jadi penengah untuk menyelesaikan konflik Menkumham vs Wali Kota Tangerang.

"Sesuai perintah Menteri Dalam Negeri, siap saya laksanakan," kata Wahidin Halim, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (17/7/2019).

Wahidin menilai, perselisihan antara Wali Kota Tangerang dan Menkumham harus segera diselesaikan, lantaran tidak sesuai dengan etika dan budaya pemerintahan.

Apalagi, kata dia, akibat dari perselisihan ini banyak rakyat yang dirugikan.

"Di lain pihak, rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini," kata dia.

Mantan Wali Kota Tangerang itu juga menyayangkan sikap keduanya yang masing-masing saling melaporkan ke polisi.

Kata Wahidin, ini tidak mencerminkan sikap seorang kepala daerah dan menteri.

"Berpemerintahan harus arif dan bijak, masak sesama lembaga pemerintahan saling lapor," kata Wahidin.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Acep Nazmudin/Verryana Novita Ningrum/Rakhmat Nur Hakim)