"Justru yang saya lakukan, kita harus introspeksi, kita harus ngaku kalau seandainya kita saksinya nggak ada. Dan pada akhirnya, Pak BW pun bilang saksinya nggak ada, 02," ungkapnya.

"Nah, jangan sampai orang-orang kita bohongi, fanatisme makin muncul, sehingga luka yang kita timbulkan sejak pemilu ini kita nggak ada yang belajar, itu yang paling penting menurut saya harus kita lakukan," tambahnya.

"Meskipun itu tidak populer dan melukai hati pendukung Prabowo-Sandi?," tanya Rosi lagi.

Faldo Maldini kemudian menegaskan, dirinya lebih memilih untuk tidak membohongi.

"Bagi saya yang paling penting kita tidak boleh membohongi, apalagi kita di posisi tahu. Saya petarung, saya ikutan pemilu, saya ikutan tarung kemarin, saya tahu di lapangan seperti apa," ungkapnya.

"Yang bohong itu siapa?," tanya Rosi lagi.

"Ya bagi saya orang yang tidak bilang kalau seandainya di MK itu prosesnya begini. Tok tok tok, kita menang. Nggak gitu, jangan bohongi masyarakat," katanya.

Menurut Faldo Maldini, dirinya memang menginginkan Prabowo Subianto menang, tapi ia tidak ingin jika harus membohongi publik untuk kemenangan tersebut.

"Tapi kalau kondisinya begini, kita tahu kita tidak punya saksi, ini jadi pemilu ke depan jadi pelajaran, siapin saksi. Nah kalau nggak ada saksi, siapin C1 nya mana, orang kan pasti mikir, kok buktinya ditarik? Ada apa ini? Nah orang nanya ke saya, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang seharusnya saya tahu toh," jelasnya.

3. Tsamara puji Faldo

Masih dalam acara Rosi, dikutip dari TribunnewsBogor.com, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, memuji sikap Faldo Maldini.

Tsamara juga mengaku merasa senang bahwa Faldo Maldini kini sudah kembali ke jalan yang benar.

"Sebenarnya saya cukup senang Bang Faldo mau menyampaikan itu semua, karena persoalannya adalah kita harus sama-sama jujur kepada masyarakat," katanya.

Justru yang ia khawatirkan, kata Tsamara Amany, yakni ketika pada saat proses persidangan di MK, banyak para politisi yang justru berupaya untuk membelokkan logika masyarakat.

"Baik yang tidak paham bahwa konsititusi itu memutuskan hasil dari sengketa pilpres. Dia tidak memutuskan masalah-masalah yang seperti disampaikan oleh Pak BW di sana," bebernya.

"Jadi saya kira Bang Faldo suudah kembali ke jalan yang benar, dan kita perlu banyak orang-orang yang rasional menyampaikan sebenarnya," tambahnya.

Sebab, kata dia, pasca pemilu selesai kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus terpolarisasi, harus menjadi menjadi warga negara yang kritis.

"Saya sering memuji, tapi yang ini patut disampaikan karena Bang Faldo kehilangan banyak pendukung karena menyampaikan sesuatu yang benar menurut saya," ungkapnya.

Ini videonya:

4. Ketum Golkar Airlangga sudah melobi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Airlangga mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ia mengatakan saat ini partai Koalisi Indonesia Kerja tengah membahas formasi pimpinan MPR yang akan ditetapkan lewat paket.

Menurutnya, formasi pimpinan MPR harus proporsional berdasarkan hasil suara Pemilihan Legislatif 2019.

Baca: Golkar Dukung Langkah Jokowi Bubarkan Lembaga yang Menjadi Beban Negara

"Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah, itu diproporsionalkan di sana saja," pungkasnya.

5.PKB incar MPR

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, terang-terangan juga mengincar pucuk pimpinan MPR.

Cak Imin yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR pasca revisi terbatas UU MD3 Tahun 2018 dengan menambah kursi pimpinan menjadi delapan orang, berharap nantinya dapat menjadi Ketua DPR.

"Ketua dong," ujar Cak Imin ujar Cak Imin usai bersilaturahmi ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Chaerul Umam/TribunnewsBogor.com)