Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini 8 Menteri Yang Dinilai Layak Jokowi Pertahankan Di Periode Kedua Pemerintahannya

Berikut sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk dipertahankan Jokowi di periode kedua pemerintahannya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Ini 8 Menteri Yang Dinilai Layak Jokowi Pertahankan Di Periode Kedua Pemerintahannya
TRIBUN/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

Sosok lainnya yang layak dipertahankan Jokowi adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Menteri Amran dia menilai, telah mampu bekerja luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani dan ketersediaan pangan selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

"Menteri Amran juga memberikan legacy. Legacy ketahanan pangan dan macam-macam mengenai pertanian sudah dia lakukan," papar Hendri Satrio.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat berfoto diruang kerjanya di Gedung BAPENAS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Bambang Brodjonegoro ditemui tim Tribunnews saat wawancara khusus mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia. Tribunnews/Jeprima
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat berfoto diruang kerjanya di Gedung BAPENAS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Bambang Brodjonegoro ditemui tim Tribunnews saat wawancara khusus mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

7. Bambang Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan tetap ada di susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-KH Maruf Amin.

Mantan Menteri Keuangan itu, menurut dia, punya tugas dan sumbangsih luar biasa yang akan memberikan peninggalan bersejarah bagi bangsa ini, yakni terkait perpindahan ibukota negara.

Selama ini terlihat peran aktif dari Bambang Brodjonegoro, dalam merencanakan dan menganalisa semua lokasi calon ibukota negara.

"Bambang Brodjonegoro termasuk yang dipertahankan. Ada planning pemindahan ibukota di tangannya," jelas Hendri Satrio.

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengunjungi Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Selasa (7/5/2019). Budi mengecek kelaikan kendaraan mudik dengan cara masuk ke kolong bus.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengunjungi Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Selasa (7/5/2019). Budi mengecek kelaikan kendaraan mudik dengan cara masuk ke kolong bus. ((KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.))
Berita Rekomendasi

8. Budi Karya Sumadi

Menurut dia, sosok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan tetap dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.

Seperti Menteri PUPR, Budai Karya kata dia, telah memberikan warisan tersendiri bagi bangsa ini khususnya terkait percepatan pembanguan transportasi di Indonesia. Termasuk pembangunan dan revitalisasi bandara-bandara di daerah dan transportasi daring (online).

"Budi Karya Sumadi termasuk. Di zaman ini transportasi online ada dimana-mana," jelasnya.

Lalu siapakah Menteri yang tidak akan dipertahankan Jokowi di periode keduanya?

Hendri Satrio memprediksi tiga nama menteri yang selama ini terseret dalam pusaran kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) tidak akan diperpanjang di periode kedua.

Adapun tiga menteri yang terseret kasus di KPK yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan keterangan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut Menpora memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan keterangan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Dalam sidang tersebut Menpora memberikan keterangan saksi untuk terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora Mulyana, serta staf Kemenpora Adhi Purnomo dan Eko Triyanta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menpora sebelumnya menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, Mendag pernah diperiksa KPK terkait kasus gratifikasi politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Kemudian, Menteri Agama juga sudah dipanggil KPK terkait jual beli jabatan di Kemenag. Kasus ini juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy.

"Menteri-menteri yang akan diselesaikan pak Jokowi kan Menteri-menteri yang sedang terseret kasus di KPK. Yakni pak Enggar, Pak Lukman dan Pak Imam Nahrawi. Mungkin itu yang akan diselesaikan pertama dulu sama pak Jokowi," prediksi pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini.

Menurut dia, mengahapus nama tiga menteri tersebut penting bagi Jokowi untuk menjaga citra dirinya yang sudah dibangunnya di awal pemerintahan, pada 2014 lalu.

Ya, ketika menyusun Kabinetnya Jokowi meminta masukan dari KPK mengenai rekam jejak calon Menterinya.

"Nah ini kalau yang berurusan dengan KPK tidak diberesin, maka citra tidak bisa dimainkan lagi nanti di periode kedua," jelas Hendri Satrio.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Drs Enggartiasto Lukita (67) di Jepang.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Drs Enggartiasto Lukita (67) di Jepang. (Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo)

Selain itu dia menilai juga partai politik akan melakukan pergantian kadernya yang akan duduk di Kabinet Kerja II.

"Beberapa partai politik juga akan mengganti kadernya. Ya gantian saja sebetulnya siapa yang keluar, siapa yang masuk. Misalnya PDIP sudah menyiapkan Budiman Sudjatmiko, Adian untuk masuk," jelasnya.

Selain itu kata dia, dia menjelaskan, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang, pada periode kedua pemerintahannya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan Romahurmuziy. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (kanan) memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan Romahurmuziy. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Karena itu Menteri-menteri yang tidak bisa memberikan legacy, dia melihat mereka tidak akan dipertahankan Jokowi.

Jokowi: Banyak Menteri Lama Akan Bertahan

Presiden Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?

Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.

Presiden Joko Widodo bersiap melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo bersiap melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA (TRIBUN/DANY PERMANA)

Di sisa 3 bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.

"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi.

Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.

"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.

Untuk diketahui Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.

Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.

Meyoal nama-nama menteri yang berurusan dengan hukum, baik diperiksa sebagai saksi di KPK, menjadi saksi di Pengadilan Tipikor hingga ruangannya digeledah bagaimana nasib mereka?

Jokowi mengaku akan mempertimbangkan menteri-menteri yang ‎pernah bersinggungan dengan kasus hukum untuk bisa dipertahankan.

"Ya nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan," tegas Jokowi.

Untuk diketahui sejumlah menteri yang bersinggungan dengan kasus hukum yakni ‎Menteri Agama Lukman Hakim.

Lukman Hakim pernah diperiksa di KPK untuk tersangka mantan ketua umum PPP, Romahurmuziy terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Bahkan Lukman juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa di kasus ini.

Selain Lukman Hakim, ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang pernah pula diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI.

Jokowi bertemu dengan 9 ketua umum parpol sembari makan malam bersama di resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Jokowi bertemu dengan 9 ketua umum parpol sembari makan malam bersama di resto Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Selasa (15/1/2019). (Twitter/@MRomahurmuziy)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sudah beberapa kali dipanggil KPK namun belum sempat menjalani pemeriksaan. Ruang kerjanya pernah pula digeledah KPK.

Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan bakal ada anak-anak muda milenial yang bakal bergabung dalam kabinet kedua periode 2019-2024.

Siapa saja mereka? Jokowi belum mau membocorkan. Dia malah meminta rakyat bersabar menunggu susunan kabinet diumumkan.

"Ya nanti dilihat, nanti kalau keluar dilihat," ‎ kata Jokowi.

Bicara soal menteri muda, Jokowi mengaku sudah meminta partai politik pendukungnya untuk menyiapkan kader muda untuk menjadi menteri.

"Saya minta dari partai juga (kader) yang muda. Ada juga dari profesional," imbuhnya.

Jokowi menambahkan jika partai tidak bisa menyediakan kader muda terbaik mereka, maka dirinya bakal merekrut sendiri dari profesional.

Dia meyakini banyak kalangan profesional muda yang mumpuni bisa duduk di kabinet. "Kalau enggak ada dari partai, kami cari sendiri. Profesional muda kan banyak banget sekarang," terang Jokowi.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas