Ini 8 Menteri Yang Dinilai Layak Jokowi Pertahankan Di Periode Kedua Pemerintahannya
Berikut sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk dipertahankan Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak menteri saat ini yang bakal dipertahankan ikut dalam pemerintahan periode kedua, pada 2019-2024.
Lalu siapakah Menteri yang tidak akan dipertahankan Jokowi di periode keduanya?
Berikut sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk dipertahankan Jokowi di periode kedua pemerintahannya.
1. Sri Mulyani Indarwati
Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino menilai mantan Direktur di Bank Dunia itu telah berhasil menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan Ekonomi nasional di tingkat global.
"Kemampuannya menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara di dunia sangat hebat," jelas Leo Agustino kepada Tribunnews.com, beberapa waktu lalu.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio juga memprediksi Sri Mulyani Indrawati akan kembali dijadikan Menteri oleh Jokowi dalam kerja Jilid II.
Sri Mulyani menurut dia, termasuk menteri yang mampu menyukseskan program dan kinerja Jokowi yang ingin memberikan warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang.
Walau masih memiliki banyak PR dalam kinerjanya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri yang patut dipertahankan.
2. Basuki Hadimulyono
Hendri Satrio yakin sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono akan kembali menduduki kursi yang sama pada periode pemerintahan Jokowi 2019-2024.
Karena sosok Basuki Hadimuljono, mampu secara cepat menterjemahkan visi dan misi serta keinginan Jokowi untuk membangun infrastruktur di Indonesia.
"Menteri Basuki akan dipertahankan. Karena bisa memberikan legacy itu," jelas Hendri Satrio.
Leo Agustino menambahkan Menteri PUPR ini juga menggenapi konektifitas antardesa-kota-daerah dan menyukseskan program infrastruktur Jokowi.
"Ini menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap pembangunan bangsa," tegas Leo Agustino.
Ignasius Jonan merupakan sosok yang mampu mengeksekusi keinginan Jokowi pada periode pertama 2014-2019 di Kementerian ESDM.
Khususnya, pengembalian Freeport bisa terjadi di eranya.
Selain sebelum itu juga Jonan sudah dinilai berhasil mengubah transportasi Kereta Api Indonesia menjadi lebih modern seperti sekarang ini.
"Mengubah KAI dan mengambilikan Freeport ke NKRI menurut Saya sangat luar biasa," jelas Leo Agustino.
Bagaimana dengan teguran Jokowi kepada Jonan baru-baru ini ketika impor migas terlihat lebih tinggi?
Menurut dia, teguran itu bukan berarti Jokowi tidak senang dengan kinerja Jonan.
Dan hal yang wajar seorang pimpinan menegur bawahannya untuk bisa mengejar target yang sudah diputuskan bersama.
Ia pun menyarankan kepada Jokowi untuk mendorong Jonan duduk di kursi yang sesuai dengan passionnya, yakni di BUMN.
"Jika kembali ke BUMN, saya kira akan jauh lebih baik. Saya kira, jika Pak Jonan urus BUMN masalah defisit di satu BUMN bisa ditutup oleh surplus di BUMN lainnya. Selain itu, problem layanan prima bisa dibenahi secara komprehensif," paparnya.
Menurut Leo Agustino, Menteri Luar Negeri telah berhasil membangun kejayaan diplomasi Indonesia di mata dunia.
Catatan penting kinerja Menteri Retno diantaranya menjadikan Indonesia anggota Dewan Keamaan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).
Pun atas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dan legacy (warisan) diplomasi damai Indonesia di mata dunia.
Hal senada juga disampaikan Hendri Satrio.
"Bu Retno keberhasilannya buat Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB lagi," jelasnya.
Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.
Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.
Negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.
Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.
Menurut dia, juga masih ada sejumlah menteri lainnya yang juga akan dipertahankan Jokowi, khususnya yang berada di sekitar Ring 1.
"Yang jelas Menteri yang tidak akan dipertahankan adalah mereka yang tengah terseret-seret dalam kasus hukum, yang selama ini namanya juga sudah disebut-sebut dalam pusaran kasus di pengadilan Tipikor," jelasnya.
Menurut Hendri Satrio, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga bisa dipertahankan Jokowi untuk masuk dalam skuad Kabinet Kerja Jilid II.
Sama seperti Menteri Basuki, Susi Pudjiastuti juga telah dan bisa memberikan kenangan khusus dalam mejaga wilayah maritim Indonesia.
"Menteri Susi kan memberikan legacy dia. Yakni meningkatkan produksi perikanan, kali pertamanya ada penenggelaman kapal," ucap Hendri Satrio.
6. Amran Sulaiman
Sosok lainnya yang layak dipertahankan Jokowi adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Menteri Amran dia menilai, telah mampu bekerja luar biasa untuk memperjuangkan nasib petani dan ketersediaan pangan selama periode pertama pemerintahan Jokowi.
"Menteri Amran juga memberikan legacy. Legacy ketahanan pangan dan macam-macam mengenai pertanian sudah dia lakukan," papar Hendri Satrio.
7. Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro akan tetap ada di susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-KH Maruf Amin.
Mantan Menteri Keuangan itu, menurut dia, punya tugas dan sumbangsih luar biasa yang akan memberikan peninggalan bersejarah bagi bangsa ini, yakni terkait perpindahan ibukota negara.
Selama ini terlihat peran aktif dari Bambang Brodjonegoro, dalam merencanakan dan menganalisa semua lokasi calon ibukota negara.
"Bambang Brodjonegoro termasuk yang dipertahankan. Ada planning pemindahan ibukota di tangannya," jelas Hendri Satrio.
8. Budi Karya Sumadi
Menurut dia, sosok Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan tetap dipertahankan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.
Seperti Menteri PUPR, Budai Karya kata dia, telah memberikan warisan tersendiri bagi bangsa ini khususnya terkait percepatan pembanguan transportasi di Indonesia. Termasuk pembangunan dan revitalisasi bandara-bandara di daerah dan transportasi daring (online).
"Budi Karya Sumadi termasuk. Di zaman ini transportasi online ada dimana-mana," jelasnya.
Lalu siapakah Menteri yang tidak akan dipertahankan Jokowi di periode keduanya?
Hendri Satrio memprediksi tiga nama menteri yang selama ini terseret dalam pusaran kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) tidak akan diperpanjang di periode kedua.
Adapun tiga menteri yang terseret kasus di KPK yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Menpora sebelumnya menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sementara itu, Mendag pernah diperiksa KPK terkait kasus gratifikasi politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).
Kemudian, Menteri Agama juga sudah dipanggil KPK terkait jual beli jabatan di Kemenag. Kasus ini juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy.
"Menteri-menteri yang akan diselesaikan pak Jokowi kan Menteri-menteri yang sedang terseret kasus di KPK. Yakni pak Enggar, Pak Lukman dan Pak Imam Nahrawi. Mungkin itu yang akan diselesaikan pertama dulu sama pak Jokowi," prediksi pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini.
Menurut dia, mengahapus nama tiga menteri tersebut penting bagi Jokowi untuk menjaga citra dirinya yang sudah dibangunnya di awal pemerintahan, pada 2014 lalu.
Ya, ketika menyusun Kabinetnya Jokowi meminta masukan dari KPK mengenai rekam jejak calon Menterinya.
"Nah ini kalau yang berurusan dengan KPK tidak diberesin, maka citra tidak bisa dimainkan lagi nanti di periode kedua," jelas Hendri Satrio.
Selain itu dia menilai juga partai politik akan melakukan pergantian kadernya yang akan duduk di Kabinet Kerja II.
"Beberapa partai politik juga akan mengganti kadernya. Ya gantian saja sebetulnya siapa yang keluar, siapa yang masuk. Misalnya PDIP sudah menyiapkan Budiman Sudjatmiko, Adian untuk masuk," jelasnya.
Selain itu kata dia, dia menjelaskan, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang, pada periode kedua pemerintahannya.
Karena itu Menteri-menteri yang tidak bisa memberikan legacy, dia melihat mereka tidak akan dipertahankan Jokowi.
Jokowi: Banyak Menteri Lama Akan Bertahan
Presiden Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet?
Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.
Di sisa 3 bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.
"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi.
Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.
"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.
Untuk diketahui Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.
Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi.
Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.
Meyoal nama-nama menteri yang berurusan dengan hukum, baik diperiksa sebagai saksi di KPK, menjadi saksi di Pengadilan Tipikor hingga ruangannya digeledah bagaimana nasib mereka?
Jokowi mengaku akan mempertimbangkan menteri-menteri yang pernah bersinggungan dengan kasus hukum untuk bisa dipertahankan.
"Ya nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan," tegas Jokowi.
Untuk diketahui sejumlah menteri yang bersinggungan dengan kasus hukum yakni Menteri Agama Lukman Hakim.
Lukman Hakim pernah diperiksa di KPK untuk tersangka mantan ketua umum PPP, Romahurmuziy terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.
Bahkan Lukman juga pernah bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk terdakwa di kasus ini.
Selain Lukman Hakim, ada juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang pernah pula diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sudah beberapa kali dipanggil KPK namun belum sempat menjalani pemeriksaan. Ruang kerjanya pernah pula digeledah KPK.
Lebih lanjut Jokowi juga menegaskan bakal ada anak-anak muda milenial yang bakal bergabung dalam kabinet kedua periode 2019-2024.
Siapa saja mereka? Jokowi belum mau membocorkan. Dia malah meminta rakyat bersabar menunggu susunan kabinet diumumkan.
"Ya nanti dilihat, nanti kalau keluar dilihat," kata Jokowi.
Bicara soal menteri muda, Jokowi mengaku sudah meminta partai politik pendukungnya untuk menyiapkan kader muda untuk menjadi menteri.
"Saya minta dari partai juga (kader) yang muda. Ada juga dari profesional," imbuhnya.
Jokowi menambahkan jika partai tidak bisa menyediakan kader muda terbaik mereka, maka dirinya bakal merekrut sendiri dari profesional.
Dia meyakini banyak kalangan profesional muda yang mumpuni bisa duduk di kabinet. "Kalau enggak ada dari partai, kami cari sendiri. Profesional muda kan banyak banget sekarang," terang Jokowi.(*)
