"Kan bisa jawab sendiri," ucap Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia melanjutkan jika komunikasi telah dibangun untuk memilih paket pimpinan MPR dengan parpol koalisi, termasuk PKB.

Namun, ia kembali menegaskan posisi tawar di parlemen tergantung perolehan kursi.

"Di parlemen kan tergantung kursi," tuturnya.

Airlangga Hartarto juga mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dirinya mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ia mengatakan saat ini partai Koalisi Indonesia Kerja tengah membahas formasi pimpinan MPR yang akan ditetapkan lewat paket.

Menurutnya, formasi pimpinan MPR harus proporsional berdasarkan hasil suara Pemilihan Legislatif 2019.

"Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerintah ini kan terdiri dari beberapa partai. Nah, itu diproporsionalkan di sana saja,"ucapnya.

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Bahkan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai logis apabila partainya mendapatkan jatah kursi Ketua MPR.

Ia beralasan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif sudah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Rasionalisasi politiknya kan jelas kalau PDIP dapat kursi ketua DPR, ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi Ketua MPR, kan itu logis saja kan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Pimpinan Komisi VIII DPR ini mengakui, ketua umumnya, Airlangga Hartarto sudah mulai menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi serta pimpinan partai koalisi terkait kursi pimpinan MPR.

Ia yakin pertemuan tersebut akan segera menemukan kesepakatan.

Selain itu, Ace menegaskan tidak ada friksi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menginginkan kursi Ketua MPR.

Hubungan antara PKB dan Golkar masih diakuinya berjalan baik.

"PKB menjadi Cak Imin menjadi wakil ketua MPR pada periode ini yang sekarang saja itu salah satunya kan berkat Partai Golkar yang mendorong terjadinya perubahan MD3 kemarin," pungkas Ace.

Sebelum, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah melakukan komunikasi guna membahas kursi Ketua MPR periode 2019-2024 dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dirinya mengakui telah melakukan lobi kepada partai koalisi.

"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.

Tanggapan PDIP

Sementara itu, PDI Perjuangan menyarankan lebih baik paket pimpinan MPR berasal dari lintas koalisi, agar mewakili seluruh kekuatan partai politik di Parlemen.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, partainya membuka peluang untuk membentuk paket pimpinan MPR bersama partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Hal itu dikatakannya agar potret MPR merepresentasikan persatuan Indonesia.

"Sehingga tidak ada lagi blok Koalisi Indonesia Kerja atau Koalisi Indonesia Adil Makmur. Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ucap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini mengakui bukan hal yang mudah untuk membentuk paket pimpinan MPR bersama partai pendukung Prabowo-Sandi.

Lantaran harus mempertimbangkan suara DPD dan partai lainnya.

Apalagi, kini kursi pimpinan MPR terbatas, yakni 5 pimpinan.

"Tapi harus kita ketahui jumlah pimpinan MPR itu hanya lima orang, dan lima orang ini kita lihat lah siapa yang mewakili dari unsur unsur parpolnya dari Koalisi Indonesia Kerja siapa yang mewakili dari parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur. Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," tuturnya.

Oleh karena itu, Basarah menyarankan kepada elite parpol Parlemen untuk segera melakukan lobi-lobi membentuk paket pimpinan MPR.

Basarah berharap pimpinan MPR dipilih secara musyawarah mufakat dan bukan melalui voting.

"Oleh karena itu harapan dari kami pimpinan-pimpinan partai politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi musyawarah untuk kemudian nanti paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting karena musyawarah mufakat itu adalah tradisi khas demokrasi pancasila Indonesia," pungkasnya.