Politikus Gerindra: Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR Jatah PDIP, Presidennya Jokowi
"Ya, itu (Ketua MPR) sudah kita bahas dengan berbagai partai. Sudah (lobi-lobi)," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Jadi rebutan
Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 jadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sebelum diinginkan Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019) lalu.
PKB dan Golkar pun mengklaim telah berdialog dengan sejumlah pihak guna merealisasikan keinginan tersebut.
Cak Imin Incar Kursi Ketua MPR
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI ketimbang menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin mendatang.
Alasannya, Cak Imin sudah pernah menjabat sebagai menteri.
"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Selasa (9/7/2019).
Muhaimin, yang menjabat wakil ketua MPR sejak Maret 2018, pernah menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 2014-2009.
Baca: Ketika Kursi Panas Ketua MPR Jadi Rebutan Golkar dan PKB
Pada periode sebelumnya, 2004-2009, Cak Imin tercatat sebagai wakil ketua MPR RI bidang industri, perdagangan, dan pembangunan.