Sekjen PBNU Sebut Hal Wajar Jika Ada Pihak yang Menginginkan Kader NU Jadi Menteri
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan hal lumrah jika ada sejumlah pihak menginginkan kader NU menjadi menteri
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan hal lumrah jika ada sejumlah pihak menginginkan kader NU menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Hal tersebut dinilainya wajar karena tak ada yang memungkiri sumbangsih besar warga NU untuk memenangkan Jokowi-Maruf dalam Pilpres 2019.
“Walaupun NU tak mengeluarkan fatwa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden tapi kehadiran KH Ma’ruf Amin membuat adanya keterpanggilan warga Nahdliyin untuk memilih beliau, sehingga tak ada yang memungkiri peran besar warga NU memenangkan Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf. Semua survei katakan begitu, kalau ada yang mau NU terlibat di pemerintahan NU nantinya ya wajar,” ungkap Helmy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Baca: Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa Bahas Kursi Pimpinan MPR Saat Bertemu Surya Paloh
Baca: BREAKING NEWS : Warga Pekalongan Temukan Burung Langka Rangkong Julang Emas Tak Berdaya di Hutan
Baca: Juliana Moechtar Kecelakaan hingga Mobil Ringsek, Begini Keadaan Istri Mendiang Herman Seventeen
Helmy menegaskan PBNU akan menyiapkan kader-kadernya jika diminta Jokowi untuk mengisi kabinet periode 2019-2024.
Ia juga menegaskan pihaknya tak mematok jabatan menteri tertentu untuk diisi kader NU.
Hingga saat ini Helmy mengaku PBNU belum diajak Jokowi maupun Maruf Amin untuk membicarakan posisi menteri.
“Intinya NU mempersilakan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk menentukan kader terbaik bangsa yang cocok untuk membantunya, PBNU tidak ‘ngoyo’ dan tidak meminta-minta serta tidak mengincar posisi apa pun,” katanya
“Kalau sampai penyusunan tidak dipanggil ya kita berdoa saja,” ujarnya lalu tersenyum.
Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar
Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).
Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi
Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka.
Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda.
Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.
Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.
“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com.
Baca: Sandiaga Uno Bikin Video Bottle Cap Challenge Jenaka, Tantang Menteri Susi dan PM Kanada
Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi.
Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.
Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.
Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.
Jokowi segera umumkan susunan kabinet
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.
"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.
Baca: Masuk Penjara Lagi, Ridho Rhoma Tak Jadi Diantar Sang Ayah
Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan
"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.
Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.
Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.
Banyak menteri yang bertahan
Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.
"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).
Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.
"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.
Baca: Jenguk Putrinya di Polda Metro Jaya, Ibunda Rey Utami Menangis, Hanya Bisa Bertemu 30 Menit
Baca: Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Liburan ke Singapura Sebelum Masuk Sekolah, Intip Foto-foto Keseruannya
Baca: Akhir Pekan, Jokowi Bersama Maruf Akan Paparkan Visi Dihadapan Masyarakat
Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai pendukungnya yang meminta kursi menteri.
Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.