Tak hanya itu, kata Arya, sejak awal Jokowi dan Prabowo membawa visi dan misi yang berbeda dalam mengelola pemerintahan.

Program tersebut pun sudah dirancang matang sejak jauh hari.

Jika ada partai yang sebelumnya berada di sisi seberang kemudian merapat, harus ada program yang harus disesuaikan kedua pihak tersebut.

"Risiko politik kalau menerima partai baru di koalisi jauh lebih besar ketimbang dia tetap mempertahankan koalisi lama," kata Arya.

Arya menilai, tak ada kebutuhan khusus yang mendesak Jokowi untuk menggemukkan koalisinya.

Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin telah memegang 60 persen kekuatan sehingga relatif aman.

Justru, menurut Arya, koalisi gemuk memiliki risiko yang kurang baik, pun tak berpengaruh besar dalam hal kinerja legislasi pemerintah.

Sebagai contoh, dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, ada 52 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah dalam program legislasi nasional.

Sementara yang disahkan DPR hanya enam RUU.

Baca: Viral Susunan Menteri-menteri Jokowi-Maruf Berlogo Garuda, Ketua TKN Pastikan Hoaks & Tak Ada Rapat

Itu pun tiga di antaranya merupakan RUU yang dibahas sejak periode pemerintahan sebelummya.

Semestinya, kata Arya, dengan koalisi dominan di parlemen, partai koalisi Jokowi lebih punya kekuatan untuk merealisasikan RUU yang diajukan pemerintah.

"Mestinya kalau dukungan parlemen tinggi, pemerintah akan mudah mendorong kebijakan atau RUU tertentu. Artinya, koalisinya tidak efektif men-support RUU pemerintah," kata Arya.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Ihsanuddin)