Soal Koalisi, Tokoh Senior Demokrat Nilai Tak Bisa Semua Parpol Dukung Pemerintah
"Memang tidak ada oposisi di negara dengan sistem presidensil. Namun apalah namanya, pemerintah perlu dikontrol dan lembaga itu harus ada," kata Max
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan meski tidak ada oposisi dalam pemerintahan dengan sistem presidensial, namun perlu ada partai yang berperan menjadi penyeimbang untuk mengontrol pemerintahan.
"Memang tidak ada oposisi di negara dengan sistem presidensil. Namun apalah namanya, pemerintah perlu dikontrol dan lembaga itu harus ada," kata Max Sopacua dalam pernyataan tertulisnya, Senin, (29/7/2019).
Baca: Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Bukan Incar Menteri Tapi Pilpres 2024
Menurut Max Sopacua, rakyat tidak bisa mengontrol pemerintah tanpa adanya saluran, dan saluran yang ada sekarang ini adalah partai politik.
Sehingga menurutnya, apabila semua partai masuk ke dalam koalisi pemerintah, maka tidak ada saluran bagi rakyat untuk melakukan pengawasan atau kontrol.
"Apakah rakyat harus gigit jari menyesali dukungan yang diberikan saat pemilu dengan seribu janji memperjuangkan keinginan rakyat ?" katanya.
Menurut Max Sopacua, negara tidak bisa jalan bila hanya berlandasakan kepentingan politik kekuasaan.
Seperti yang terjadi sekarang ini, di mana Parpol berlomba-loba masuk ke dalam kekuasaan Pascapemilu Presiden 2019.
Baca: Akbar Tandjung: Jokowi Masih Mungkin Rekrut Menteri dari Luar Partai Koalisi
Padahal menurutnya, partai koalisi pendukung pemerintah menolak adanya partai di luar koalisi yang masuk ke dalam pemerintahan.
"Warisan terbesar dari politik adalah Kekuasaan. Ini kita buktikan dengan bagaimana parpol-parpol berusaha mendapat kursi-kursi menteri di kabinet dalam koridor kekuasaan," katanya.
PKS tidak tertarik
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak tertarik untuk bergabung ke koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
PKS akan tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.
"Semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Saya pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi #KamiOposisi. PKS insya Allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.