Soal Koalisi, Tokoh Senior Demokrat Nilai Tak Bisa Semua Parpol Dukung Pemerintah
"Memang tidak ada oposisi di negara dengan sistem presidensil. Namun apalah namanya, pemerintah perlu dikontrol dan lembaga itu harus ada," kata Max
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus.
Sikap PKS berada di luar pemerinahan itu dia yakin akan diikuti oleh partai politik lainnya.
"PKS yakin insya Allah akan bersama dengan banyak pihak di #KamiOposisi," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Apalagi, bila koalisi pemerintah gemuk, maka akan ada partai di kubu Jokowi yang kecewa, sehingga kemudian berbalik menjadi oposisi.
"Parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung #KamiOposisi. Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue," jelas Mardani Ali Sera.
PKB Syaratkan 6 Hal
Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy angkat bicara mengenai pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada koalisi plus-plus dengan tambahan partai pendukung Prabowo-Sandi.
Menurut Edy, boleh boleh saja partai pendukung Prabowo-Sandi, masuk ke dalam kaolisi pemerintah Hanya saja partai tersebut harus terlebih dahulu menunjukkan bukti niat bergabung ke koalisi.
"Supaya tidak terkesan hanya dagang sapi berharap pembagian kursi kekuasaan. Kalau niat membangun koalisi hanya berdasar kepada kepentingan pragmatis seperti itu, bukan hanya PKB yang menolak tetapi masyarakat juga akan sinis," katanya, Jumat, (26/7/2019).
Niat yang harus ditunjukkan tersebut menurut Edy, pertama yakni, tidak mengulang kembali narasi-narasi yang berbau fitnah.
"Yang kedua menyatakan komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas dalam membangun demokrasi kita," katanya.
Ketiga ia mengatakan partai tidak memberikan tempat kepada kekuatan intoleransi dan radikal, sekaligus menyatakan ikut bertanggung jawab mengikis semua potensi intoleransi dan radikalisme.
"Lalu, mau menjalankan semua visi dan misi ‘Indonesia Maju’ tanpa reserve," katanya.
Kelima, partai tersebut harus menunjukkan komitmen soliditas selama 5 tahun pemerintahan kedepan.
"Menertibkan semua pendukung yang belum ‘move on’, menghadapi kenyataan kemenangan Jokowi dan Makruf Amin dalam pilpres 2019 kemarin," jelasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.