Firman Jaya Daeli: Agenda Puspolkam Indonesia Adalah Bangsa dan Keadaban
Banyak orang masuk ke politik tujuannya beda-beda. Ada yang benar-benar untuk mengabdi bagi bangsa dan negara.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - GMKI Cabang Salatiga dan Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia menggelar Seminar Nasional dengan tema "Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian".
Seminar yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini dilaksanakan di Balairung Utama UKSW Salatiga pada Selasa, 30 Juli 2019.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengatakan pentingnya alasan dasar seseorang untuk mau mengabdi.
Banyak orang masuk ke politik memiliki tujuan berbeda-beda. Ada di antara mereka serius ingin mengabdikan diri, sebagian hanya untuk mencari uang dibandingkan menjadi pengangguran.
"Tetapi jika seseorang itu ketika hendak masuk ke politik sudah memiliki setting agenda baik atau visi misi dimanapun berada, menjadi kepala daerah Bupati/Walikota atau presiden sekalipun tidak mungkin terjadi korupsi," ujarnya.
Dalam orasi kebangsaannya, Firman Jaya Daeli selaku Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia mengungkapkan hakikat tunggal dari berdirinya pusat studi ini.
"Inilah sebuah politik sikap dan prinsip tanpa kepentingan, agendanya tunggal yakni bangsa dan keadaban," kata Firman.
Di dalam Puspolkam Indonesia terdapat para peneliti dari generasi milenial yang akan melakukan kajian politik dan keamanan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
"Puspolkam siap memberi solusi tentang kajian keamanan, politik yang adaptif guna kepentingan bangsa Indonesia yg akan siap menuju generasi Indonesia emas 2045," ungkapnya.
Dalam sambutannya, Ketua GMKI Cabang Salatiga, Roberto Duma Buladja menegaskan pentingnya generasi muda mengokohkan karakter dan membentuk diri agar dapat menjadi kader - kader bangsa anti korupsi.
"Generasi muda harus melatih diri sejak dini agar ketika terjun ke dalam dunia pengabdian, dapat memiliki karakter yang berintegritas dan menjauhi korupsi," pungkasnya.
Sementara itu Rektor UKSW Neil Samuel Rupidara, yang juga merupakan tuan rumah kegiatan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan pihak terkait dalam kegiatan ini.
Dia juga menyampaikan sebagai lembaga pendidikan UKSW berusaha membangun masyarakat bangsa dengan memberikan pendidikan karakter.
"Pendidikan karakter tidak dapat sekejap terjadi. Diperlukan pembaruan kurikulum secara berkelanjutan demi tujuan membentuk karakter bangsa yang solid. Termasuk di dalamnya penguatan pendidikan anti korupsi," pungkasnya.
Kegiatan seminar ini dihadiri 800 orang mahasiswa serta masyarakat umum lainnya.
Selain acara Seminar Nasional, juga dilaksanakan soft launching lembaga Puspolkam Indonesia, pemberian pin anti korupsi secara simbolis kepada peserta Sekolah Penggerak Anti Korupsi, dan penandatanganan MoU kerjasama penelitian antara lembaga Center Sustainable Development Study (CSDS) UKSW dan Puspolkam Indonesia yang disaksikan oleh Prof. Harry Azar Aziz.
Adapun beberapa narasumber dalam seminar ini adalah Prabawa Eka Soesanta (Direktur Bina Ideologi, Karakter & Wawasan Kebangsaan - Kemendagri), Martha (Plt. Kajari Salatiga), Theofransus Litaay (Ketua Umum Yayasan Bina Darma), Marihot Hutajulu (Dekan Fakultas Hukum UKSW), dan Prof. Harry Azar Azis, M.A, Ph.D (Anggota BPK RI). Rangkaian kegiatan ini didukung oleh KPK RI, Institute for Action Against Corruption (IAAC), Yayasan Bina Darma, dan UKSW Salatiga.