Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Andre Kirim Surat ke Jokowi soal Wacana Pemindahan Ibu Kota "Apakah Akan Tambah Utang dari China?"

Banyak PR di negara kita, anggaran kementerian kita dipangkas karena uang negara tidak ada, apakah kita akan menambah utang dari China?

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Andre Kirim Surat ke Jokowi soal Wacana Pemindahan Ibu Kota
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar berbincang terkait lokasi Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

Surat Terbuka Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun serta dalam lindungan Allah SWT.

Salam hormat,

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan.

Di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.

Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru, yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun.

BERITA REKOMENDASI

Karena, kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan.

Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi.

Jika diasumsikan utang naik Rp 466 triliun, maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%.

Opsi kedua yang bisa dilakukan Bapak Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.

Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.


Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

Opsi selanjutanya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas