TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi, terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Dalam suratnya, Andre Rosiade mempertanyakan sumber pembiayaan untuk memindahkan ibu kota.

"Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan."

"Di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru," kata Andre Rosiade melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2019).

Baca: Aurellia, Paskibra Calon Pembawa Baki Bendera 17 Agustus Meninggal Tiba-tiba, Mendagri Kirim Bunga

Menurutnya, memakai dana APBN tidak akan cukup untuk menanggung semua biaya pemindahan ibu kota yang ditaksir menyentuh angka Rp 466 triliun.

Penerimaan pajak yang kecil dan kebutuhan belanja negara yang besar, disinyalir menjadi faktor pemindahan ibu kota sulit terwujud.

"Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi."

"Jika diasumsikan, utang naik Rp 466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7 persen," ulasnya.

Andre Rosiade menyebut Jokowi kemungkinan menugaskan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.

Proyek pemindahan ibu kota, menurutnya, bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.

Dia memandang ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

"Opsi selanjutnya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal."

"Usia bangunan yang sudah tua mau dihargai berapa? Kalau dijual apa bisa menutup biaya pembangunan gedung baru?" Tanya Andre Rosiade.

Berikut ini isi lengkap surat terbuka Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi.