Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

Markus Nari Didakwa Perkaya Diri Rp 1,4 Juta Dollar AS di Kasus Korupsi KTP-el

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2.3 Triliun," ungkap JPU pada KPK.

Markus Nari Didakwa Perkaya Diri Rp 1,4 Juta Dollar AS di Kasus Korupsi KTP-el
Ilham Ryan Pratama/Tribunnews.com
Markus Nari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Markus Nari, anggota DPR RI periode 2009-2014, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi USD1,400,000, terkait proyek pengadaan pengadaan barang/jasa paket Penerapan KTP Elektronik Tahun Anggaran 2011-2013.

JPU pada KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu (14/8/2019).

"(Terdakwa,-red) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa sebesar USD1,400,000," kata Ahmad Burhanudin, JPU pada KPK, saat membacakan surat dakwaan.

Menurut JPU pada KPK, terdakwa menggunakan jabatan sebagai Badan Anggaran DPR RI membahas pengusulan penganggaran kembali proyek KTP Elektronik.

Terdakwa mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP Elektronik) Tahun Anggaran 2011-2013.

"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2.3 Triliun," ungkap JPU pada KPK.

Pada akhir bulan Maret 2012, terdakwa bersama Tim IT-nya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 17 Jakarta Selatan terkait pelaksanaan proyek KTP Elektronik.

Baca: Kasus Korupsi di Tulungagung Mengular Sampai ke Pemprov Jatim

Tujuan pertemuan untuk menemui Irman, mantan Dirjen Dukcapil dan mengingatkan agar KTP Elektronik bersifat multifungsi sehingga dapat terkoneksi dengan perbankan, Imigrasi, KPU dan lainnya.

Beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali menemui Irman di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri meminta fee proyek KTP Elektronik sebesar Rp5 Miliar.

Untuk memuluskan proses usul penganggaran kembali proyek KTP Elektronik tersebut dan untuk membendung pengawasan dari Komisi II DPR RI maka Irman memanggil Sugiharto,
mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, ke ruang kerja meminta Sugiharto memberikan uang sebagaimana diminta terdakwa.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Korupsi KTP Elektronik

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas