"Tapi ini persoalan segala sesuatu yang menyangkut infrastruktur, sumber daya pemerintah dan lain lain," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2019).
Menurut Fadli Zon, harus ada rumusan atau rancangan yang mendalam untuk memindahkan ibu kota.
Rancangan tersebut tidak bisa dibuat dalam waktu yang singkat.
"Kalau lihat negara lain mereka merancang ini dengan waktu yang lama," kata Fadli Zon.
Meskipun gagasan pemindahan Ibu Kota sudah digulirkan sejak lama, bahkan era Soekarno.
Namun harus dilihat prioritas kebutuhan negara atau pemerintah saat ini.
"Jadi ini harus dipikirkan. dan saya kira para ekonom, para akademisi, intelektual juga harus dilibatkan untuk mengkaji ini. terukur gitu. kan kita ingin, kalau kita ingin memindahkan ibu kota itu ada satu solusi dengan maksud baik utk pemerataan, bukan sekedar keinginan saja," tutur Fadli Zon.
Butuh waktu yang lama
Fadli Zon juga menyebut kajian pemerintah soal pemindahan Ibu Kota masih terlalu mentah.
Penilaian Fadli Zon, sebelum diwacanakan dan melempar ke publik, semestinya pemerintah mematangkan kajiannya terlebih dulu.
Sebab menurut Fadli Zon, urusan pemindahan Ibu Kota bukan persoalan yang cuma sebatas keinginan saja.
Melainkan menyangkut banyak hal.
Misalnya infrastruktur, maupun sumber daya pemerintah.
Fadli Zon berkaca dari negara-negara lain di dunia yang pindahkan pusat pemerintahannya.
Banyak dari negara tersebut perlu waktu cukup lama untuk pindahkan Ibu Kota mereka ke tempat baru.
"Kalau lihat negara lain, mereka merancang ini dengan waktu yang lama. Jadi bukan sekadar satu statement saja, walaupun gagasan itu bukan gagasan baru. (Sejak) Bung Karno dan Bung Harto (Soeharto) juga ingin memindahkan," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Lanjut Fadli Zon, idealnya perlu ada kajian selama lima tahun ke depan untuk mematangkan segala aspek yang berhubungan langsung dengan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Utamanya soal skema pembiayaan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibu Kota secara komplit.
"Kan waktu itu ada cerita tidak dibiayai oleh APBN, lantas dibiayain oleh siapa? Jangan sampai ini justru mengundang keterlibatan asing untuk masuk campur tangan urusan kita," tegas Fadli Zon.
Jokowi minta izin
Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta izin kepada anggota dewan untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan.
"Saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ucap Jokowi, Jumat (16/8/2019).
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota adalah semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di Pulau Jawa.
“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucapnya.
Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna MPR, Gedung Nusantara 1, Jakarta, Jumat (16/8/2019). (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)
Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara, melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.
“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ucapnya.
