TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan totalnya atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih banyak mengisi kursi kabinetnya dari kalangan profesional atau non partai politik (parpol) ketimbang dari Parpol.

"Kebijakan menteri dari Non parpol 55 persen-45 persen dari parpol tentu kita dukung total," ujar Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding kepada Tribunnews.com, Jumat (16/8/2019).

PKB yakin komposisi tersebut bertujuan supaya pemerintahan bisa bekerja bagus, cepat dan efektif.

Karena itu dia optimis, melalui pengalamannya di pemerintahan periode pertama, Jokowi sudah memiliki gambaran mengenai kebutuhan bangsa ini untuk lima tahun kedepan.

Sehinga ia pun sudah tahu pasti siapa-siapa saja profesional dari non parpol dan parpol yang akan ditempatkan untuk mengisi kursi kabinet kerja II.

"Tentu beliau sudah punya gambaran yang detail siapa saja dan dimana orang-orang yang cocok ditempatkan di kabinet," tegasnya.

Baca: 28 Anggota DPR RI Absen Di Sidang RAPBN 2020

Dengan begitu kedepannya, kabinet kerja akan cepat dan deliver atau yang cepat mengeksekusi program yang menjadi janji kampanye Jokowi selama pilpres 2019 lalu.

Pasti imbuh dia, Jokowi sudah berhitung berdasarkan kebutuhan zaman kedepan, yakni kedepan kompetisi antarnegara-negara akan cukup kuat dan keras.

Karena itu dibutuhkan sosok-sosok yang lincah, energik dan seorang eksekutor. Sehingga seluruh pekerjaan dan ide, konsep dari Jokowi bisa cepat tereksesusi dan terealisasi.

Golkar: Jokowi Tahu Kebutuhan Bangsa Ini

Partai Golkar menyatakan dukungan terkait komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin yang akan lebih banyak diisu kalangan profesional ketimbang dari partai politik.

Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen.

"Penyusunan komposisi kabinet itu merupakan hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden terpilih," ujar Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Kamis (15/8/2019).

Baca: Jokowi Ajak Swasta Ikut Bangun Ibu Kota Baru

Golkar yakin Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantunya dalam merealisasikan janji-janji politiknya.

"Apapun yang diputuskan Pak Jokowi tentu kami mendukungnya. Pak Jokowi dalam menjalankan pemerintahan ke depan membutuhkan tim yang solid dan kuat," tegasnya.

NasDem Terima

Partai NasDem menegaskan akan mendukung kebijakan Jokowi tersebut.

"Kalau NasDem pasti dukung," ujar Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago kepada Tribunnews.com, Kamis (15/8/2019).

Karena bagi NasDem, imbuh anggota DPR RI ini, berapa pun yang diberikan Jokowi, maka itu akan diterima.

"Kami tidak ingin membebani presiden dengan masalah ini," tegas mantan Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini.

Pun kata dia, angka 45 persen itu berarti parpol masih mendapat alokasi sekitar 15-17 kursi Menteri.

Jumlah itu menurut dia, relatif cukup bagi parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca: Kritik Fadli soal Pemindahan Ibu Kota: Masih Mentah dan Belum Ada Apa-apanya

"Setahu saya 45 persen atau kurang lebih 15-17 orang dari kader partai dan sisanya profesional," jelas Irma.

Hanya saja dia memberikan catatan, bahwa banyak juga profesional yang terafiliasi ke parpol tertentu.

"Jangan salah, sekarag ini banyak juga loh para profesional yang kader partai," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan komposisi menteri sudah terpenuhi. Kalangan profesional diberikan ruang lebih ketimbang partai politik di kabinet 2019-2024.

"Kabinet sudah final. Komposisi 45 persen parpol, 55 profesional," ujar Jokowi saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, kemarin.