TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ribuan masyarakat dari Abepura, Papua akan melanjutkan aksi "long march" hingga ke Kantor Gubernur Papua, Senin (19/8/2019).

Masyarakat yang terdiri dari massa berkendaraan bermotor dan jalan kaki itu akan terlebih dahulu menyambangi kantor DPRD Papua.

Demikian laporan dari reporter Kompas TV, Vindi langsung dari Jayapura dalam program Breaking News Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Ribuan warga tersebut akan bertemu dengan para wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka, yakni menolak aksi diskriminasi dan respresif di Surabaya, terhadap mahasiwa asal Papua beberapa hari lalu.

Baca: Tindak Lanjuti Tuntutan Massa di Manokwari, Wagub Papua Barat Koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur

"Sejak aksi ini dilakukan pukul 10.00 pagi tadi (waktu Indonesia Timur-red) hingga saat ini masih berlangsung aman dan kondusif. Massa berhalan dengan tertib, tidak melakukan pengerusakan sepanjang perjalanan dari Abepura hingga ke Jayapura," ujar Vindi.

Masyarakat juga akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Gubernur Papua terkait aksi diskriminasi dan penolakan mahasiswa asal Papua di Surabaya.

"Kira-kira satu hingga dua jam waktu dibutuhkan massa yang ribuan banyaknya ke Kantor Gubernur Papua," jelasnya.

Beberapa wakil rakyat pun sudah terlihat menemui massa dan menyatakan siap menerima mereka di gedung DPRD Papua.

Baca: Rusuh Manokwari, Aktivitas Bandara Rendani Tetap Normal

Adapun kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Staf Presiden untuk Papua Minta Demonstrasi di Manokwari Tak Disertai Perusakan

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, meminta masyarakat di Papua, terutama yang sedang melakukan demonstrasi untuk tidak menyampaikan aspirasi disertai aksi perusakan.

Baca: Ketua Komisi III DPR Adakan Rapat Bahas Kerusuhan di Manokwari

Pernyataan ini disampaikan Lenis Kogoya menanggapi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang terjadi pada Senin (19/8/2019) pagi ini.

"Kepada masyarakat Papua, saya minta tolong jangan rusak fasilitas negara," kata Lenis Kogoya dalam wawancara kepada Kompas TV, Senin.

"Kalau merusak, itu berarti rumah sendiri rusak," ucap Lenis.

Dia menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, perlu dilihat sebagai dampak dari peristiwa yang terjadi di sejumlah kota di Jawa Timur.

Misalnya aksi yang terjadi saat mahasiswa Papua di Malang melakukan demonstrasi.

Saat itu mahasiswa di Papua, menurut Lenis, mengalami diskriminasi bahkan menjadi korban aksi rasialisme.

"Masyarakat marah, siapa yang terima dibilang 'monyet' atau kata-kata tak baik," ujar Lenis.

Dia pun meminta aparat hukum untuk melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

"Siapa pelakunya (aksi rasialisme), siapa yang mengarahkan kekerasan, harus dibawa ke jalur hukum," kata Lenis.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Telah Sampaikan Maaf, Situasi Manokwari dan Papua Diharapkan Kondusif

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalu saluran telepon dengan Gubernur Papua.

Baca: Polisi Buru Dua Pelaku Video Viral Vina Garut yang Dikabarkan Kabur ke Jakarta

Situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.

Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari. Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.

Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

Baca: 4 Tahun Pacaran, Arsyah Rasyid Diminta Segera Nikahi Maudy Ayunda, Begini Jawabnya

Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.