Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi minta United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) mencari solusi untuk ribuan pencari suaka yang sempat menduduki trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Meski 1.192 pencari suaka sudah ditampung Pemprov DKI di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat, namun mereka hanya diberikan hak untuk menempatinya sampai 31 Agustus 2019 mendatang.

Setelah itu, UNHCR diminta untuk memikirkan solusi ke depan bagi pencari suaka usai mereka tak lagi menempati lokasi penampungan sementara.

Baca: Firman Subagyo Sarankan Presiden Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Baca: Penyuap Politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso Divonis 1,5 Tahun Penjara

Baca: Cristiano Ronaldo dan 5 Pemain Terbaik Liga Italia Akan Kenakan Jersey Berlambang Khusus Musim Depan

Baca: Anak Lelakinya Minta Nunung Tak Sesali Sudah Ditangkap Polisi Akibat Narkoba

Apalagi, banyak laporan dari warga sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.

"Mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?" kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Terlebih, bantuan makanan dua hari sekali yang rutin diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat sejak tanggal 11 Juli lalu bakal di setop terhitung mulai hari ini.

"Bantuan dari kita makanan selesai hari ini terakhir, jadi mulai besok sampai 31 Agustus kita nggak beri makanan lagi," kata Syarif, selaku Perwakilan Subdinsos Jakarta Barat.

Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku khawatir jika UNHCR tak mengambil tindakan cepat.

Takutnya langkah lamban UNHCR berdampak pada timbulnya gejolak sosial yang di masyarakat.

"Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah (sampah) juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman," kata Taufan.

Namun, sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 besok.

Baca: Anak Lelakinya Minta Nunung Tak Sesali Sudah Ditangkap Polisi Akibat Narkoba

Baca: 7 Manfaat Kopi untuk Kecantikan, dari Bekas Jerawat hingga Buat Rambut Berkilau

Hingga kini pihak UNHCR belum juga memberikan jawaban konkret soal bagaimana nasib pencari suaka usai mereka pergi dari lokasi penampungan tersebut.

Malahan, UNHCR meminta Pemprov DKI memberi izin bagi para pencari suaka bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah," kata Senior protection officer UNHCR, Julia.

Di sisi lain, International Organization for Migration (IOM) menyampaikan kesanggupannya membantu para pencari suaka bagi mereka yang mau pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.

"Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200 - 1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke Negara asal tanpa paksaan," ucap Chief Migration Health Physician IOM, Waliraz.