Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi soal rencana pengadaan mobil baru atau kendaraan dinas setingkat menteri, ketua/wakil ketua DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.

Bamsoet pun mengusulkan, pengadaan mobil baru untuk pejabat sebaiknya menggunakan mobil listrik.

"Ya saya berharap mobil pejabat negara dapat migrasi ke mobil listrik. Kan pejabat harus memberi contoh ke publik," ucap Bamsoet saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Baca: Konser Westlife di Palembang, Ada Isu Pejabat Minta Jatah 500 Kursi VVIP, Panitia Rugi Rp 5 Miliar

Baca: Jalin Silaturahmi dan Munculkan Prestasi, PB Perbakin Jalin Kerjasama Dengan Timor Leste

Baca: Rumah Makan Ayam Bakar Rajawali alias Bakso Rajawali Terbakar, Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

Menurut Bamsoet, penggunaan mobil listrik untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu, mobil listrik disebut Bamsoet sebagai kendaraan ramah lingkungan.

"Mulai hari ini kendaraan berbahan bakar minyak harus digeser ke listrik agar lebih ramah lingkungan polusi," tambahnya.

Meski begitu, Bamsoet mengaku bahwa DPR RI sudah menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah untuk penggantian mobil dinas tersebut yang tercantum dalam pagu anggaran 2019.

Sehingga menurutnya pemerintah tinggal mengeksekusi apa yang sudah disepakati soal anggaran mobil dinas tersebut.

“Domain DPR RI sudah menyetujui anggaran itu. Tinggal pemerintah eksekusi dan yang tahu efektif atau tidak kan pemerintah sendiri,” pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah akan mengganti mobil dinas jenis Toyota Crown Royal Saloon yang sudah dipakai lebih dari 10 tahun dengan jenis Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Mobil tersebut rencananya akan tiba bulan depan yang akan diakomodasi oleh PT Astra International Tbk-TSO.