TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta. Dalam jumpa pers di Istana Negara, Senin (26/8/2019) Jokowi menjelaskan, gagasan memindahkan Ibu Kota sudah dilakukan sejak Presiden Pertama Ir Seokarno.

Sebagai bangsa besar, Presiden menjelaskan Indonesia belum pernah merancang sendiri ibu kotanya. "Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah (Ibu Kota)? Yang pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan. Pusat bisnis, pusat keuangan pusat perdangan dan pusat jasa," ujar Presiden.

Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara Siapkan 4 Lokasi Sebagai Ibu Kota Baru

"Dan juga airport bandar udara, yang terbesar di Indonesia. Beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total pendukuk Indonesia. Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa," lanjutnya.

Beban ini, lanjut Presiden semakin berat jika pemindahan Ibu Kota hanya di pulau Jawa. Jokowi kemudian memastikan, total rencana pendanaan Ibu Kota baru sebesar Rp 466 triliun rupiah.

19 persen pembiayaannya dari APBN. Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama badan pemerintah, swasta dan BUMN. 

Baca: Resmi! Jokowi Putuskan Ibu Kota Baru Pindah ke Sebagian Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara

Dalam jumpa pers itu, Presiden Jokowi kemudian memastikan lokasi Ibu Kota menggantikan Jakarta paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur.

Baca: LIVE STREAMING Saksikan Presiden Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru & Alasan Pemindahannya

"Kenapa di Kalimantan Timur? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," Jokowi menjelaskan.

Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar. Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

Baca: Polri Sebut 2 Teroris yang Dibekuk Densus 88 Merupakan Amir JAD Lamongan dan Madura

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, " Jokowi menjelaskan.