Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.

Hal itu disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Selain risiko bencana paling minimal, Jokowi menegaskan, Ibu Kota baru Indonesia itu lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia.

"Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," tegas Jokowi dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru.

Baca: Akrab, Ini yang Dilakukan Anies dan Ahok Saat Bertemu

Jokowi menjelaskan pula, gagasan memindahkan Ibu Kota sudah dilakukan sejak Presiden Pertama Ir Seokarno. Sebagai bangsa bangsa besar, Indonesia belum pernah merancang sendiri ibu kotanya.

"Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah (Ibu Kota)? Yang pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan. Pusat bisnis, pusat keuangan pusat perdangan dan pusat jasa," jelas Jokowi.

Baca: Sebelum Gabung Timnas Indonesia, Pemain Ini Cemerlang di Luar Negeri

"Dan juga airport bandar udara, yang terbesar di Indonesia. Beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total pendukuk Indonesia. Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa," lanjutnya.

Baca: Untuk Turunkan Suku Bunga Acuan, Bos BI Mengaku Wiridan Terlebih Dulu

Beban ini, lanjut Presiden semakin berat jika pemindahan Ibu Kota hanya di pulau Jawa.  Lebih jauh Jokowi menjelaskan pula, tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar. Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, " tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, keberadaan ibu kota negara ini nantinya bukan berarti akan mengurangi kesenjangan di Indonesia. "Pembangunan ibu kota baru ini bukan satu satunya mengurangi kesenjangan di luar Jawa, karena akan bangun industri hilirisasi sumber daya alam," ujarnya.

Baca: DPR: Hukuman Kebiri Kimia Dilakukan Karena Dampaknya Sangat Besar

Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024. "Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi," kata dia.

Baca: Mengenal Penajam Paser Utara Kaltim, Lokasi Baru Ibu Kota RI yang Baru Diumumkan Jokowi

"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Merdeka.

Baca: Total Lahan Ibu Kota Baru di Kaltim 180.000 Ha, Setengahnya Ruang Terbuka Hijau

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Baca: Plt Bupati Cianjur Upayakan Anak Ipda Erwin Dibiayai Hingga Lulus Kuliah dan Dipekerjakan di Pemkab

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare. "Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

Baca: Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur: Minim Resiko Bencana dan Lokasi Strategis